Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, masih menunggu instruksi dari kabinet pemerintahan baru Prabowo Subianto soal kepastian pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara (IKN).
"Tentu ini keputusan di pemerintah yang baru untuk memutuskan ini. Tapi kita telah menetapkan berbagai skenario terkait dengan perpindahan ini," ujar Anas saat dijumpai di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Advertisement
Anas menyebut Kementerian PANRB telah menyiapkan sejumlah skenario pemindahan PNS ke IKN. Di sisi lain, proses ini pun masih menanti kesiapan infrastruktur untuk bisa menampung para abdi negara di ibu kota baru.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar seluruh ekosistem yang ada di IKN bisa tuntas terlebih dulu sebelum bisa ditinggali.
"Infrastruktur beberapa sudah siap. Infrastruktur bertahapnya sudah siap. Cuman kan presiden maunya lebih disempurnakan. Karena setelah melihat di lapangan ada akses dari apartemen ke istana atau ke kantor yang masih dituntaskan misalnya, masih berdebu. Sehingga itu masih diminta disempurnakan," ungkapnya.
"Misalnya, sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen selesai. Tetapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," tegas Anas.
PNS Pindah ke IKN
Berdasarkan rencana sebelumnya, PNS secara bertahap dijadwalkan mulai pindah ke IKN pada September 2024. Namun hingga kini belum terdengar lagi kepastian jadwal kapan itu bisa terlaksana.
Menanggapi itu, kembali Anas menyatakan bahwa kemudi roda pemerintahan baru akan dilaksanakan dari ibu kota baru jika segala aspek telah siap sepenuhnya
"Kita sebenarnya sudah menyiapkan dan telah siap beberapa unit apartemen ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan. Maka nanti kita sempurnakan pemindahan ketika mereka telah siap semua untuk dipindahkan ke IKN," tuturnya.
IKN Bakal Jadi Simpul Baru Tol Laut, Peluang Cuan Pengusaha Nih!
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa segera menjadi titik simpul baru tol laut. Khususnya untuk distribusi logistik ke wilayah Indonesia Timur.
Dalam konteks ini, Menhub melihat keberhasilan Kupang menjadi satu titik simpul baru tol laut. Sehingga distribusi logistik untuk wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) kini bisa dilakukan dari ibu kota Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama.
"Ini sebenarnya bisa diumpamakan seperti keberhasilan dari Kupang. Dia menjadi satu titik simpul baru yang akhirnya tidak mengharuskan titik terujung, 3TP itu langsung ke Surabaya, ke Jakarta," ujar Menhub dalam forum diskusi FMB 9, Senin (30/9/2024).
Dengan fungsi IKN sebagai kota pusat pemerintahan, Menhub melihat peluang banyaknya kegiatan ekonomi di tempat tersebut. Sehingga ia turut berharap Nusantara bisa turut menjadi pintu gerbang pengiriman barang ke wilayah Indonesia Timur.
"Jadi harapan kita, titik distribusi tidak lagi dari Surabaya, tapi di antaranya dari IKN. Satu sisi lebih dekat, jadi untuk yang Sulawesi Utara, Terbatas dan sebagainya itu dari IKN. Ini juga bisa menumbuhkan IKN itu sendiri," ungkapnya.
"Apalagi sekarang kebutuhan logistik dari IKN sangat banyak. Sehingga bersamaan dengan kita menitipkan barang atau kebutuhan Indonesia bagian Timur, bisa menjadi satu titik simpul baru," kata Menhub.
Menurut dia, para pelaku usaha perkapalan swasta juga sudah punya indra keenam atas potensi besar tersebut, dengan mengembangkan beberapa pelabuhan di sekitar IKN. Pemerintah kemudian coba meng-endorse beberapa di antaranya untuk jadi titik simpul baru tol laut.
"Sehingga lumayan, mungkin bisa 1.000 km sendiri mereka tidak perlu. Itu perjalanan dua hari. Jadi yang tadinya 7 hari menjadi 5 hari. Menjadi 5 hari ke titik itu sebulan bisa tiga kali. Tapi kalau sekarang kan karena memang jaraknya 2.000-3.000 km, harus seminggu atau 10 hari," tuturnya.
Advertisement
Menhub Target Trayek Tol Laut Bertambah 25% di 2025
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan program tol laut akan terus berlanjut pada tahun depan. Dengan target perluasan trayek hingga 25 persen pada 2025.
Secara pembiayaan, Menhub mengatakan, perluasan trayek tol laut bisa dilakukan lewat skema pengalihan subsidi. Lantaran beberapa trayek tol laut berhasil menjadi jalur komersial, sehingga subsidinya bisa dikurangi untuk trayek lain.
"Target di 2025, kita mengharapkan trayeknya tumbuh 10-25 persen. Tapi upayanya adalah bagaimana keberhasilan tahun 2024 atau 2023 untuk melakukan efisiensi. Sehingga uang yang ada itu kita tambahkan pada trayek-trayek yang lain," jelasnya dalam forum diskusi FMB 9, Senin (30/9/2024).
Adapun program tol laut telah melayani 39 trayek pada 2024 ini. Tersebar untuk 91 kabupaten/kota dan menyinggahi 115 pelabuhan yang tersebar di 24 provinsi.
Lebih lanjut, Menhub turut mengusung konsep hub and spoke untuk menunjang program tol laut. Dengan membuka hub atau pelabuhan utama sebagai jalur pengiriman logistik, dan kemudian mendistribusikannya ke spoke atau pelabuhan pengumpan.
"Kita bicara hub and spoke. Hub-nya itu dengan kapal yang lebih besar, tetapi titik tertentu menjadi komersial. Jadi hub itu titik untuk berangkatin ke tempat-tempat yang kecil. Ada Kupang, Ambon, Ternate, mungkin Mentawai," bebernya.
Dengan menjadi komersial, maka trayek tol laut nantinya akan banyak meskipun berjarak pendek. Sehingga itu bakal memotong jarak dan waktu tempuh alur pengiriman barang menjadi lebih efisien.
"Jadi katakan lah, dari Kupang ke Sumbawa, dengan kapal-kapal yang kecil, pakainya RoRo. Karena dia pakai truk, sehingga bisa menuju sampai ke titik end," kata Menhub.
"Jadi ini sedang kita lakukan, membangun hub di beberapa tempat. Sehingga ke spoke-nya cuman 2-3 hari. Dari Jawa ke hub-nya ini menjadi komersial yang bisa 100-200 kontainer," tutur dia.
