7 Pernyataan Puan Maharani Usai Kembali Jadi Ketua DPR RI Periode 2024-2029

Ketua DPR RI periode 2024-2029, Puan Maharani mengingatkan bahwa anggota DPR RI adalah wakil rakyat yang setiap pergerakannya akan selalu diawasi dan diperhatikan oleh rakyat.

Maka dari itu, Puan meminta kepada seluruh anggota dewan terpilih untuk bisa menjaga sikap dan perilaku di mana pun mereka berada.

"DPR RI akan selalu menjadi sorotan rakyat, baik dalam sidang DPR RI, kegiatan anggota di daerah pemilihan, pernyataan disampaikan, bahkan dalam kegiatan di luar tugas DPR RI, kita harus selalu mawas diri sebagai wakil rakyat," kata Puan saat pidato perdananya sebagai Ketua DPR RI 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024.

Puan menambahkan, sebagai anggota DPR RI, para wakil rakyat dituntut memiliki kepedulian, empati, simpati pada permasalahan rakyat. Tujuannya, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ke depannya.

"DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitusional menjadi harapan rakyat," ungkap Puan.

Puan berharap, anggota DPR 2024-2029 meminta komunikasi dijalankan secara efektif antara alat kelengkapan dewan dengan mitra kerja antar fraksi, antar pimpinan dan juga antar anggota.

"Dengan semangat gotong royong kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik untuk kepentingan bangsa," harap Puan.

Politikus senior PDIP ini percaya, bersama dengan seluruh anggota DPR RI, dirinya dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran pengawasan, dan peran diplomasi.

"Mekanisme kerja di setiap alat kelengapan dewan DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepaktan," kata Puan.

Dalam pidatonya usai dilantik sebagai Ketua DPR RI, Selasa 1 Oktober 2024, Puan menyatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional. Mulai dari isu kedaulatan pangan hingga ketimpangan sosial.

"Setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakil-wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI, dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera," kata Puan Maharani.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menyoroti berbagai tantangan dalam membangun Indonesia. Menurut Puan, terdapat sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan di antaranya kedaulatan pangan dan ketimpangan sosial.

"Antara lain masalah struktural kualitas sumber daya manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya," ungkap Puan.

Puan menambahkan, Indonesia juga tengah juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global, hingga perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan. DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya disebut harus melakukan intervensi.

"Yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan, untuk merespons berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia," ucap Puan.

Puan mengingatkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, baik komisi dan badan yang memiliki tugas tertentu dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Ia kemudian merinci agenda DPR ke depan secara umum.

Untuk agenda legislasi, DPR RI bersama pemerintah memiliki tugas membentuk undang-undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya.

Puan menyatakan, DPR dan pemerintah nantinya akan menyusun Program Legislasi Nasional, yaitu undang-undang prioritas 5 (lima) tahun ke depan.

"Kita (DPR) dan pemerintah dalam membentuk undang-undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat," kata Puan.

Sementara itu, pada agenda dalam menjalankan fungsi Anggaran, DPR berkewajiban memastikan kebijakan dan program pada APBN agar dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. DPR juga bertugas menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah.

"Terhadap perubahan-perubahan kementerian di Pemerintahan, DPR RI sesuai Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025, bersama pemerintah akan kembali membahas perubahan dan penyesuaian program dan kementeriannya," terang Puan.

DPR pun memilki tugas dalam hal fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan undang-undang. Menurut Puan, tugas ini akan diarahkan demi menjamin peningkatan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat.

"(Agar) semua urusan rakyat menjadi mudah. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan, transportasi, dan lain sebagainya sehingga hidup rakyat semakin sejahtera," tuturnya.

Puan Maharani juga menekankan bahwa mekanisme kerja di setiap AKD DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan.

"Oleh karena itulah, di setiap Alat Kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi, antar pimpinan dan anggota, dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara," pesannya.

Puan pun berjanji kepada rakyat akan membuka lebar ruang aspirasi dalam menyikapi kritik dan masukan terhadapnya, dan bagi seluruh anggota dewan masa jabatan lima tahun ke depan.

"DPR akan membuka ruang pintu aspirasi rakyat selebar-lebarnya dan menampung aspirasi rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Puan.

Puan juga berjanji, apa pun suara rakyat akan ditampung dan disampaikan kepada masing-masing komisi yang tersedia di DPR RI. Sebagai ketua, Puan akan menugaskan setiap komisi untuk menindaklanjuti setiap masukan yang sebelumnya masih belum ada jawaban.

"Kalau kemarin (periode 2019-2024) mungkin belum tertampung, nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung," janji Puan.

Politikus senipor PDIP ini percaya, bersama dengan seluruh anggota DPR RI, dirinya dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran pengawasan dan peran diplomasi.

"Mekanisme kerja di setiap alat kelengapan dewan (AKD) DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepaktan," kata Puan Maharani.

Puan Maharani mengaku ada potensi jumlah komisi di DPR RI bertambah pada masa jabatan 2024-2029. Menurut dia, bertambah tidaknya komisi di DPR RI, tergantung mekanisme seluruh anggota dewan.

"Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa alat kelengkapan dewan (AKD)," terang dia.

Menurut Puan, hari ini masing-masing partai di tiap fraksi sudah menunjuk pimpinannya masing-masing. Nantinya, keputusan menambah komisi akan berlanjut dalam pembahasan rapat pimpinan.

"Nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru, itu dulu," kata Puan.

"Kita lihat nanti dalam rapat selanjutnya setelah hari ini (bertambah atau tidak jumlah komisi)," imbuh Puan menandasi.