Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berperan penting dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Karena itu, posisinya harus diperkuat agar selalu berada di garis terdepan pelayanan haji Indonesia.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan 2014-2016 sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bambang Brodjonegoro mengatakan marwah dan status BPKH harus diangkat.
Advertisement
Hal itu disampaikan Bambang saat Executive Talks BPKH di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
“BPKH harus menjadi leader dari ekosistem pelaksanaan haji," kata Bambang seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Bambang menekankan, ada dua aspek untuk peningkatan kinerja BPKH dalam hal pengelolaan keuangan haji.
Pertama, perlu dukungan dari pemerintah untuk menyediakan modal dasar perolehan dana haji. Kedua, dibutuhkan penguatan status BPKH sebagai lembaga yang sui generis sehingga tiap investasinya lebih terlindungi.
“Kedua langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji, untuk memastikan jamaah memperoleh pengalaman terbaik dalam ibadah mereka,” yakin Bambang.
Fungsi Strategis
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, BPKH berfungsi strategis untuk terus memberikan nilai manfaat terbaik dari hasil investasi dana haji. Selain itu, Fadlul juga memastikan BPKH menjamin keamanan dana yang dikelolanya.
"Dalam melakukan investasi, BPKH menetapkan untuk menggunakan skenario moderat dengan target yield yang meningkat minimal 5% setiap tahunnya," Fadlul memungkasi.
Advertisement
