Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturahmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto. Silaturahmi yang berlangsung di Markas Polda Banten tersebut dalam rangka pengawalan Pilkada serentak 2024 agar berjalan damai dan demokratis.
Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, pertemuan dengan Kapolda lebih fokus membahas seputar pilkada. Menurutnya, mahasiswa ingin penegak hukum, terutama Polri untuk netral serta menjaga agar berjalan demokratis dan damai.
Advertisement
“Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi pilkada damai,” kata Gymnastiar kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).
Menurutnya, mahasiswa kembali mengingatkan agar kepolisian tetap netral agar tercipta pilkada yang kondusif. “Dan meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas,” ujarnya.
Selain mahasiswa, kalangan akademisi di Provinsi Banten juga mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum dalam gelaran Pilkada 2024. Hal tersebut dikatakan dekan Fakultas Hukum Untirta Ferry Fathurokhman. "Jadi kita juga dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," kata Ferry.
Menurutnya, potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.
Akademisi Banten Dorong Netralitas
Perhelatan pesta demokrasi di Provinsi Banten telah memasuki tahapan masa kampanye. Setiap calon kepala daerah sedang menggaet simpati masyarakat dengan cara menyampaikan visi misi.
Sementara Kalangan akademisi mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Bahkan untuk memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, digelar diskusi dan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum Untirta, Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024).
Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman mengungkapkan, diskusi ini mengusung tema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten. "Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Ferry Fathurokhman kepada wartawan.
Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua steakholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing. "Termasuk kampus itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.
Pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab kampus untuk turut berkontribusi mengaja Pilkada berjalan netral dan berintegritas.
"Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.
Menurutnya, potensi kecurangan di setiap pemilu pasti selalu ada. Namun paling utama, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit bekerja sesuai undang-undang. “Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambah Ferry.
Advertisement
Netral dalam Pilkada
Kampanye damai menjadi harapan semua masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.
Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam pilkada. Keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama.
"Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," kata Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir pada diskusi tersebut.
Ia menegaskan bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan. "Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas," ujarnya.
