Kolaborasi Diperlukan untuk Perkuat Satgas Antihoaks dalam Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Annisa Alfath, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengusulkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan koalisi masyarakat sipil untuk memperkuat satuan tugas (satgas) antihoaks. Menurut Annisa, keterlibatan berbagai pihak dalam satgas ini penting untuk menyamakan kriteria hoaks yang perlu ditindak selama Pilkada 2024.

"Perlu ada kesepakatan mengenai nilai-nilai dan kriteria konten yang harus dihapus. Kemenkominfo, Bawaslu, masyarakat sipil, dan media sosial harus memiliki pandangan yang sama," ujar Annisa dilansir Antara.

Annisa menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024, sebuah kelompok masyarakat yang dikenal sebagai Koalisi Lawan Disinformasi telah melakukan upaya untuk menangkal hoaks selama pemilu.

Sementara itu, Kemenkominfo juga melakukan pemantauan konten yang mengandung informasi hoaks di internet selama periode tersebut. Namun, kedua pihak ini memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan mana informasi yang dianggap hoaks dan mana yang benar.

Annisa menilai bahwa perbedaan kriteria ini mengurangi efektivitas upaya penangkalan hoaks selama pemilu.

"Ternyata, jika kita lihat, kriteria konten yang dihapus atau dilaporkan oleh Kemenkominfo berbeda dengan kriteria konten yang menjadi masalah bagi koalisi masyarakat sipil," Annisa menjelaskan.

Oleh karena itu, Annisa berharap Kemenkominfo bersedia membuka forum dan berkoordinasi dengan Bawaslu, koalisi masyarakat sipil, dan pihak-pihak lain untuk menyamakan pandangan mengenai kriteria berita hoaks. Dengan demikian, Annisa yakin bahwa satgas ini dapat bekerja lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih optimal.