Liputan6.com, Santo Domingo - Pemerintah Republik Dominika mengungkapkan rencananya untuk mengusir 10.000 imigran ilegal asal Haiti setiap minggunya.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan tegas terhadap migrasi dari negara tetangga yang sedang bermasalah, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (4/10/2024).
Advertisement
Homero Figueroa, juru bicara kepresidenan, menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah imigran yang dianggap berlebihan di negara tersebut. Ia menekankan bahwa langkah ini akan dilakukan dengan mematuhi protokol ketat yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Keputusan ini diambil setelah melihat lambannya respons komunitas internasional dalam mengembalikan stabilitas di Haiti, di mana sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh geng kriminal. Setelah penundaan berbulan-bulan, pasukan yang dipimpin Kenya dan didukung PBB akhirnya dikerahkan ke Haiti untuk memulihkan ketertiban.
Presiden Republik Dominika, Luis Abinader, menegaskan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa tanggung jawab untuk membantu Haiti harus diambil secara serius oleh PBB dan negara-negara yang berkomitmen.
Sejak menjabat pada 2020, Abinader telah mengambil langkah tegas terhadap isu migrasi dari Haiti, termasuk membangun tembok sepanjang 164 kilometer di perbatasan kedua negara dan berencana memperpanjangnya.
Upaya Deportasi yang Signifikan
Pemerintahannya telah meningkatkan deportasi secara signifikan, dengan 250.000 imigran Haiti tanpa dokumen sah telah diusir pada tahun 2023.
Rencana baru ini diperkirakan akan menggandakan jumlah tersebut, mengingat ada lebih dari 495.815 warga Haiti yang tinggal di Republik Dominika menurut data resmi.
Figueroa menambahkan bahwa pemerintah telah menyusun strategi untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan perdagangan manusia dari Haiti. Selain itu, langkah-langkah keamanan di perbatasan akan diperketat melalui penggunaan pesawat nirawak dan kamera pengawas.
Advertisement
