Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menantikan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama dua tahun. Prabowo menargetkan pertemuan itu terjadi sebelum pelantikan presiden 20 Oktober 2024.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan, pertemuan tersebut untuk membahas tukar pikiran antara presiden.
Advertisement
“Tentu tukar pikiran karena Ibu Mega wapres, presiden juga, Bapak Prabowo akan memangku jabatan presiden lima tahun ke depan, insya Allah gaul banget deh,” kata Said kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis, (3/10/2024).
Meski demikian, menurut Said tidak akan ada pembahasan mengenai peluang PDIP masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo.
“Kalau soal koalisi itu pasti tidak akan dibahas, karena pertemuan itu bukan pertemuan transaksional, gabung tidak gabung, tapi pertemuan saudara sebangsa,” kata dia.
Sebab menurut Said, pihaknya masih menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri apakah akan berkoalisi dengan Prabowo atau tidak.
“Menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” kata dia.
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Megawati dan Prabowo akan membawa dampak besar dan positif bagi politik nasional, termasuk kemungkinan PDIP bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hal ini juga berpotensi menghilangkan oposisi di parlemen dan memunculkan oposisi dari kalangan masyarakat sipil.
“Pertemuan ini sangat clear dan jelas akan berdampak positif dan bagus. Termasuk memiliki dampak yang besar dalam politik-politik nasional,” ujar Ujang.
Sebagai contoh, Ujang menunjuk ke pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR yang berjalan dengan damai. Menurutnya, pertemuan tersebut menunjukkan sinyal kuat bahwa PDIP tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, meskipun awalnya tampak ragu-ragu.
“Awal-awalnya masih malu-malu untuk mengatakan tidak mendukung atau masih malu-malu ingin mengatakan merapat ke pemerintahan,” ungkap Ujang.
“Saya meyakini, kalau pertemuan nanti itu terjadi, dan dilaksanakan, itu bagian daripada kondisi di mana PDIP masuk pemerintahan Prabowo-Gibran,” sambungnya.
Ujang juga meyakini bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo tidak akan berdampak serius terhadap partai-partai koalisi yang sudah ada. Ia menilai partai-partai koalisi sudah merasa senang dan kemungkinan besar sudah mendapatkan jatah masing-masing.
“Dampaknya koalisi atau masuknya PDIP itu tidak ada pengaruhnya dengan partai-partai, karena partai-partai juga sudah pada happy, mungkin sudah dapat jatah masing-masing kira-kira seperti itu,” jelas Ujang.
Namun, Ujang juga mengingatkan jika PDIP bergabung dalam pemerintahan, hal ini berpotensi menghilangkan oposisi di parlemen. Kondisi ini dapat membuat oposisi dalam sistem politik menjadi nihil, yang pada akhirnya bisa memunculkan oposisi dari kalangan masyarakat sipil.
“Ya risikonya memang tidak ada oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran, artinya oposisi parlemen menjadi nihil, menjadi kosong dan bisa jadi nanti oposisinya oposisi non-parlemen, artinya oposisi yang akan diambil oleh publik, oleh masyarakat, oleh civil society," ucap Ujang.
Pertemuan dengan Megawati Akan Kurangi Pengaruh Jokowi
Sementara Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah, menilai pertemuan Prabowo dan Megawati tidak akan banyak mempengaruhi situasi karena PDIP tidak lagi dominan dalam konstelasi politik saat ini.
Menurutnya, meskipun PDIP tetap diberikan peluang untuk memimpin di DPR dengan terpilihnya kembali Puan Maharani. Namun Prabowo akan tetap menguasai pemerintahan maupun di parlemen.
“Tapi mungkin bisa saja ini akan mempengaruhi peta konstelasi personal,” jelas Dedi kepada Liputan6.com, Kamis (3/10/2024).
Dia menyebut, Prabowo merencanakan pertemuannya dengan Megawati dengan maksud jika PDIP bergabung dengan KIM Plus maka akan mengurangi pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi pertemuan Prabowo dan Megawati lebih banyak saya kira ditujukan untuk proses terbebasnya Prabowo dari bayang-bayang Jokowi. Hanya itu saja sebetulnya. Sementara dari sisi politik sebenarnya tidak banyak yang dipengaruhi dari pertemuan mereka berdua,” lanjutnya.
Menurut Dedi, pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa menjadi salah satu indikasi bergabungnya PDIP ke KIM Plus. Hal ini didukung Puan Maharani yang paling gencar menginginkan PDIP masuk ke koalisi pemerintahan tersebut.
“Karena Puan Maharani yang paling pertama mendapatkan dampak dari bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintah. Salah satunya adalah sekarang dimana Puan Maharani sudah mendapatkan kekuasaannya di Parlemen,” ujar Dedi.
Di sisi lain, ketika PDIP sudah bergabung ke pemerintahan tersebut, tentu dampaknya tidak besar bagi PDIP.
“Karena mereka tentu tidak akan bisa mendominasi kabinet, karena kabinet tetap saja akan didominasi oleh Prabowo Subianto,” jelasnya
Sementara bahwa dampak terhadap partai-partai lain dari pertemuan ini tidak terlalu besar. Dia yakin, jika PDIP mendapatkan porsi kabinet dan jumlahnya bertambah, partai yang lain masih tetap diprioritaskan.
“Koalisi yang lebih awal berada di dukungan Prabowo Subianto tetap mendapatkan haknya tidak terkurangi meskipun PDIP masuk,” tuturnya.
Dedi menilai, jika akhirnya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan tidak adanya oposisi, maka hal ini akan berdampak signifikan pada hilangnya fungsi kedaulatan dan pengawasan di DPR.
“Ya saya kira 5 tahun kebelakang akan kembali terulang bagaimana pemerintah ke depan akan membuat dan merencanakan undang-undang itu lebih banyak akan dimudahkan oleh DPR. Dan tentu dampaknya adalah DPR hanya menjadi lembaga yang melegitimasi keinginan pemerintah,” ungkap Dedi.
“DPR tidak akan lagi powerful, tidak lagi memiliki kedaulatan yang seperti 10 tahun belakangan, seperti di eranya SBY. Tapi DPR akan tetap sama seperti 5 tahun kemarin, prolegnas tidak berjalan, kemudian juga kemandiriannya juga tidak ada, fungsi pengawasannya juga besar kemungkinan tidak ada,” tambahnya.
Dedi juga menerangkan, jika kondisi seperti ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan kabinet Prabowo akan menghiraukan kekuasaan DPR.
“Bahkan kita akan menyaksikan bagaimana anggota kabinet ke depan mungkin juga akan membangkang kepada DPR sama seperti yang sudah ditunjukkan dalam Pansus (panitia khusus) Haji misalnya. Bagaimana seorang Yaqut Cholil Qoumas yang dengan ringan sudah menihilkan kekuasaan DPR dengan tidak menghadiri undangan, bahkan berusaha untuk menghindar. Itu hanya mungkin terjadi kalau memang koalisi pemerintahannya cukup dominan,” pungkasnya.
Advertisement
Bakal Siapkan Nasi Goreng Bikinan Megawati
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan, pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Yang terbaru semuanya beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Menurut Puan, pertemuan bisa terjadi di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng atau rumah Prabowo di Kertanegara atau Hambalang.
“Bisa juga (di Teuku Umar), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang, tidak ada masalah akan bertemu di mana saja,” kata dia.
Selain itu, Puan juga membocorkan terkait menu yang akan dihidangkan yakni nasi goreng bikinan Megawati khusus untuk Prabowo.
“Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi,” kata dia.
Diketahui Megawati pernah memasakan Prabowo nasi goreng pada 2019 silam.
"Masih dipikirkan tapi waktu itu, Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi," kata Puan.
Infografis Momen Akrab Pertemuan Prabowo-Megawati
Advertisement
