Bakal Jadi Menteri Lagi di Era Prabowo? Ini Kata Airlangga dan Azwar Anas

Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dalam beberapa minggu lagi. Lantaran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

oleh Tira Santia diperbarui 04 Okt 2024, 10:00 WIB
Sejumlah lembaga survei menunjukkan hasil penghitungan cepat memperlihatkan angka pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam Pemilihan Presiden 2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dalam beberapa minggu lagi. Lantaran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Maka dengan berakhirnya masa Pemerintahan Jokowi, artinya secara otomatis jabatan para menterinya turut berakhir. Namun, beberapa Menteri di era Jokowi dikabarkan akan kembali masuk dalam jajaran Pemerintahan Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait namanya yang diisukan masuk kabinet Prabowo-Gibran. Airlangga mengaku dirinya saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Menko Perekonomian.

“Waduh, kita masih kerja aja dulu,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar, mengatakan dirinya akan menuntaskan tugasnya sebagai MenPANRB.

"Wah nggak ngerti saya. Saya pokoknya sekarang sebagai menteri bekerja menunaikan tugas," ujar Azwar Anas.

Isunya, kabinet Prabowo-Gibran bakal menambah jumlah kementerian dari 34 kementerian menjadi 44 kementerian.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memprediksi Prabowo Subianto akan langsung mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 20 Oktober 2024 malam, usai dilantik menjadi Presiden RI.

Moeldoko menilai hal ini dilakukan agar tidak ada kekosongan di kementerian sehingga program kerja dapat dimulai. 


Eko Patrio Buka Suara soal Jatah Menteri PAN di Pemerintahan Prabowo

Politisi PAN, Eko Patrio (Merdeka.com/Nur Habibie)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio buka suara soal jatah menteri bagi PAN di pemerintahan Prabowo Subianto. Eko mengatakan, Ketum PAN Zulkifli Hasan sudah beberapa kali dipanggil Prabowo untuk membahas soal kabinet pemerintahan 2024-2029.

"Kita masih cair, tapi kalau untuk ngobrol sudah pasti. Bahwa Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN sudah diajak ngobrol oleh Pak Prabowo," kata Eko kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Eko enggan menjawab secara gamblang soal isu yang beredar bahwa PAN akan mendapat lima kursi menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia memastikan, PAN akan memprioritaskan kader terbaiknya untuk mengisi kursi menteri di kabinet Pemerintahan Prabowo.

"Kami wakafkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, karena yang diutamakan kabinet zaken," ucap Eko.

Di sisi lain, ia berharap, PAN mendapat jatah menteri lebih banyak. Sebab, PAN selalu mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014 lalu.

"Kalau kami sih maunya sebanyak-banyaknya. Kami kan sudah 15 tahun dengan beliau. Sudah banyak menemani lah, dari Bapak Prabowo 3 periode sebelumnya," tutur Eko.

 


Jumlah Kementerian

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menyita terhadap produk besi baja siku di Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto akan bertambah lebih dari 33 kementerian/lembaga.

"Jumlah pastinya berapa belum, tapi penambahan (kementerian) iya," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Zulhas mengakui jumlah penambahan kementerian akan menjadi 44. "Ya mungkin sekitar itu (44)," kata dia.

Terkait jatah kursi dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas mengaku hal itu sepenuhnya hak presiden.

"Wah itu terserah presiden lah. itu hak prerogratif bapak presiden ya," kata dia.

Meski demikian, Zulhas mengakui sudah sering berkomunikasi dengan Prabowo, termasuk terkait susunan kabinet ke depan.

"Ya kalau komunikasi kan hari-hari ya," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya