Liputan6.com, Jakarta Memasuki Oktober 2024, pemerintah terus melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat ini, banyak KPM tengah menantikan pencairan dana bansos BPNT tahap 5, yang mencakup periode September hingga Oktober 2024 dengan nilai total Rp400.000.
Advertisement
Bahkan, untuk periode berikutnya, pencairan sebesar Rp600.000 direncanakan pada November 2024.
Untuk memudahkan masyarakat dalam memastikan apakah mereka termasuk penerima BPNT, pemerintah menyediakan akses online yang dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id.
Melalui link ini, masyarakat bisa langsung memeriksa status bantuan mereka secara cepat dan mudah.
Berikut langkah-langkah untuk mengecek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BPNT:
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id di browser.
- Masukkan informasi yang diminta, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- Ketik nama lengkap sesuai KTP.
- Masukkan kode captcha yang tertera di layar.
- Klik tombol Cari Data.
Permudah Akses Informasi
Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima BPNT. Dengan cara ini, masyarakat bisa memantau status bantuan mereka tanpa perlu datang ke kantor pemerintahan setempat.
Pemerintah berharap penggunaan sistem ini bisa mempercepat akses informasi bagi masyarakat dan memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
Jika Anda terdaftar sebagai penerima, pencairan dana dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BRI dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
Pastikan untuk memeriksa secara rutin agar tidak melewatkan jadwal pencairan bantuan BPNT tahap 5.
Wamenkeu Sebut Pemerintah Cari Solusi Atasi Penurunan Kelas Menengah
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menuturkan, fenomena penurunan kelas menengah ke kelompok aspiring middle class dalam beberapa tahun terakhir menjadi pekerjaan rumah dan diperlukan solusi untuk mengatasinya.
Adapun istilah kelas aspiring middle class mengacu pada kelompok penduduk yang berada di antara kelas bawah dan menengah atau calon kelompok kelas menengah baru.
Thomas menuturkan, terus mencermati tren fenomena turunnya kelas menengah ini. "Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan pak Prabowo yang utama bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," ujar Tommy dalam acara Media Gathering di Kawasan Anyer, Banten, dikutip Kamis (26/9/2024).
Tommy mengatakan,fenomena kelas menengah turun ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Dia menilai fenomena ini terjadi akibat meningkatnya angka PHK yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
"Saya rasa konteksnya dulu kenapa kelas menengah ini turun. Itukan ada kaitannya sama pandemi. Mungkin mbak sendiri punya teman yang tadinya punya kerjaan di mana tiba-tiba (sudah enggak kerja) atau mungkin masih (kerja), tapi enggak sebaik sebelum pandemi," kata dia.
Tommy meyakini pemerintah Jokowi telah mengambil langkah-langkah tepat untuk mencegah turunnya kelas menengah lebih banyak. Antara lain dengan menyalurkan program bantuan sosial (bansos) bagi kelompok masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Saya mau garis bawahi bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah ini bukan karena kebijakan yang kurang, tapi harus liat konteks pandemi tadi. Kalau kelas paling rentankan kan memang dibantu oleh perlindungan sosial," ujar dia.
Advertisement
Data BPS
Menurut catatan BPS, jumlah kelas menengah terbukti terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada 2019, kelompok kelas menengah sebesar 57,33 juta orang atau sekitar 21,45 persen dari total jumlah penduduk.
Dia mencontohkan, saat ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tengah berupaya untuk meminimalkan dampak scarring effect akibat pandemi Covid-19. Sehingga, membuka ruang untuk meningkatkan kembali kelas menengah sebagai penopang perekonomian nasional.
"Teman-teman BKF sedang fokus ke arah itu, bagaimana kita bukan hanya menopang, tapi justru memberikan ruang agar kelas menengah tumbuh. Scaring effect dari pandemi ini bagaimana itu kita setop. Tapi memang kelas menengah ini perlu perhatian khusus," ujar dia.
Namun, BPS tidak menampilkan data proporsi kelas menengah di 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi di tahun selanjutnya juga turut membuat jumlah penduduk kelas menengah turun, menjadi 53,83 juta orang atau sekitar 19,82 persen total penduduk.
Penurunan terus terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Seperti di 2022, dengan jumlah populasi kelas menengah sebanyak 49,51 juta orang atau 18,06 persen total penduduk. Kembali berkurang menjadi 48,27 juta orang atau 17,44 persen total penduduk pada 2023.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024, proporsi kelas menengah tahun ini sebanyak 47,85 juta orang atau sekitar 17,13 persen.
Merujuk perhitungan terakhir, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kelompok kelas menengah adalah mereka yang punya tingkat pengeluaran di kisaran Rp2.040.262 sampai Rp9.909.844 per kapita per bulan.
