Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, menggeser ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan perkara sederhana. Persiapan infrastruktur dan fasilitas penunjang kehidupan harus betul-betul dipersiapkan.
“Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” kata Jokowi usai kegiatan Fun RUN HUT TNI di Kompleks Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
Advertisement
Jokowi pun meminta publik tidak lagi mengejarnya kapan Keppres dan kapan pemindahan secara utuh soal ibu kota. Sebab hal itu harus berjalan natural dan normal. Sebab jika dipaksa maka hasilnya tidak akan baik.
“Pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota jadi jangan kejar-kejar! sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya tidak baik. Saya kira ini normal, natural saja sehingga semuanya ekosistem terbangun, semuanya sudah ada, baru pelan-pelan itu pun juga pelan kita pindahkan,” tegas Jokowi.
Jokowi pun menjelaskan meneken keputusan presiden (Keppres) soal pemindahan ibu kota ke Nusantara bisa jadi bukan dia yang akan melakukan. Melainkan presiden Republik Indonesia berikutnya, Prabowo Subianto.
“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” jelas Jokowi.
Jokowi mewanti, agar dipastikan betul bagaimana nantinya sudah ada rumah sakit dengan tenaga medisnya yang memadai, sekolah yang sudah ada tenaga pengajar mulai dari tingkat dasar hingga tinggi dan berikutnya logistik agar mereka yang tinggal di IKN tidak bingung memenuhi kebutuhan hariannya.
“Kemudian keramaian, restoran juga warung yang juga itu diperlukan, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik dimana kita mencari sesuatu barang, dimana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap!,” minta Jokowi.
“Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, terus mau apa?,” Jokowi menandasi.
Jokowi Diminta Sebut Apa Adanya Soal IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan rakyat. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), berpendapat bahwa kenyataan di lapangan berbeda.
"Apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena jika beliau mengatakan itu adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili semua anggota DPR," kata HNW kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2024).
"Saya membawa dua survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 57% warga Indonesia tidak setuju dengan pemindahan ke IKN," lanjutnya.
HNW menegaskan bahwa PKS sejak awal sudah menolak rencana pemindahan ibu kota. Ia menyarankan agar Presiden Jokowi berbicara secara jujur kepada publik.
"Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi ini sudah masa terakhir jabatan beliau, yang jelas sekali berkali-kali diputuskan ternyata tidak bisa terlaksana," tambahnya.
"Dan jelas bahwa tidak semua anggota dewan setuju, karena fraksi PKS secara tegas menolak sejak UU itu diputuskan dalam paripurna. Bahkan ketika ada revisi terhadap UU tersebut, PKS tetap menolak," ucap HNW.
Lebih lanjut, dia menyerahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menandatangani Keppres terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. HNW ingin Prabowo yang menentukan ke depannya.
"Biarkan presiden yang akan datang yang menandatangani Keppres, apakah akan pindah atau tidak," jelasnya.
Advertisement
