Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang turut menyikapi proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten, dengan menyoroti pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penegak hukum. HMI menekankan bahwa netralitas adalah kewajiban untuk menciptakan Pilkada yang damai dan demokratis.
Pernyataan tersebut disampaikan secara khusus saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Banten pada Jumat 4 Oktober 2024 kemarin.
Advertisement
“ASN bukan alat politik. Kami menuntut ASN di Provinsi Banten dan penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan netralitas penuh. Jangan khianati kepercayaan rakyat," ujar Eman, Ketua HMI Cabang Serang, melalui siaran pers pada Minggu (6/10/2024).
HMI juga mendesak Pemerintah Provinsi Banten untuk segera mengambil langkah preventif, memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam kampanye atau memihak calon tertentu, termasuk para penjabat bupati dan walikota yang harus benar-benar netral.
Tak Ingin ASN Ikut Berpolitik
“Kami tidak mau mendengar lagi ada ASN yang ikut berpolitik. Ini pelanggaran serius, dan harus ada tindakan nyata, bukan hanya wacana. Jika ASN ingin berpolitik, tanggalkan seragamnya," tegas Eman.
HMI berkomitmen untuk terus memantau situasi secara ketat. Jika pelanggaran ditemukan, mereka siap menggelar aksi yang lebih besar.
“Tidak ada tempat bagi ASN yang memihak. Netralitas atau keluar dari birokrasi. Kami akan pasang mata dan telinga untuk memastikan pilkada berjalan damai dan demokratis," pungkas Eman.
Advertisement
