Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai sejak 24 September 2024. Pekan ini KPUD di beberapa daerah juga sudah mulai melaksanakan acara debat kandidat antara calon kepala daerah.
Pimpinan MPR RI Eddy Soeparno meminta periode kampanye dan debat publik ini dimaksimalkan calon kepala daerah untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada publik.
Advertisement
“Manfaatkan juga periode ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dari semua kelompok. Pastikan aspirasi mereka masuk dalam visi-misi membangun daerah,” kata Eddy di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Khusus mengenai debat kandidat, Eddy meminta calon kepala daerah untuk adu ide dan gagasan dalam forum tersebut. “Salah satu urgensi debat kandidat adalah masyarakat mengetahui visi dan gagasan calon kepala daerah. Lebih baik lagi ketika visi itu diuji di ruang publik seperti debat kandidat. Harus ada adu gagasan dan publik bisa menilai yang terbaik,” kata dia.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN ini meminta calon kepala daerah untuk menghindari cara-cara fitnah, hoax dan politik identitas yang menjurus pada upaya memecah belah.
“Selama fokusnya adu ide dan gagasan pasti bermanfaat untuk publik. Tapi kalau sudah fitnah dan membawa-bawa politik identitas itu merugikan rakyat dan justru menurunkan kualitas demokrasi,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.
Debat Pilkada 2024 Maksimal Berlangsung 3 Kali
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan bahwa debat Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan maksimal tiga kali di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
"Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dalam rancangan peraturan ini terkait debat publik atau debat terbuka dengan pasangan calon. Dalam konteks, kalau keterangannya, debat kampanye pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali," ujar Mellaz saat Uji Publik Rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada 2024 dan Rancangan PKPU Dana Kampanye Pilkada di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024.
"Debat diutamakan diselenggarakan di provinsi atau kabupaten kota masing-masing," sambungnya.
Dia mengakui pelaksanaan debat pilkada periode sebelumnya terdapat sejumlah permasalahan, seperti infrastruktur yang kurang mendukung hingga kebutuhan lain yang relatif tidak seragam.
Meski begitu, pelaksanaan debat pilkada diutamakan diselenggarakan di masing-masing provinsi ataupun kabupaten/kota tempat pilkada dilaksanakan.
Sementara itu, Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan pelaksanaan debat untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya akan diatur oleh KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada.
"Nanti mengenai jadwal akan diatur oleh KPU daerah masing-masing," pungkas Idham.
Advertisement
