Liputan6.com, Jambi - Bagian pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi sempat terganggu akibat ratusan tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa ke manajemen rumah sakit, pada Senin (7/10/2024) pagi. Antrean pasien yang mendaftar di bagian pelayanan tak bisa dihindari.
"Antre panjang, di meja pelayanan hanya dua petugas. Saya sudah antre sejak jam 9 tadi. Sudah dua jam enggak dipanggil juga," kata seorang warga yang sedang mengantre di bagian pendaftaran.
Advertisement
Warga yang berasal dari luar daerah ini terpaksa harus menunggu antrean di luar. Sementara di dalam pelayanan, banyak orang berjubel mengantre dan menunggu panggilan.
Pilihan unjuk rasa terpaksa harus ditempuh ratusan pegawai honorer setelah mereka tidak mendapat kejelasan atas status kerja selama ini. Ratusan honorer menuntut kenaikan gaji dan mempertanyakan nama mereka tidak masuk database.
Selain itu, mereka juga menggelar aksi mogok kerja. Mereka menuntut kejelasan status dan memprotes proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mereka anggap penuh ketidakadilan. Padahal selama ini tenaga honorer ini menjadi tulang punggung pelayanan rumah sakit.
"Nama (honorer) kami tidak masuk database, sehingga kami tidak bisa ikut seleksi PPPK. Padahal banyak honorer yang sudah mengabdi sampai belasan tahun," kata Perwakilan Honorer Said Purhan.
Said mengatakan, sekitar 700 tenaga honorer yang turun memprotes kebijakan manajemen RSUD tersebut berasal dari tenaga perawat dan pelayanan. Rumah sakit plat merah ini dituding tidak peduli terhadap pegawai honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan.
"Tolong perhatikan, kami honorer ini risiko kesejahteraannya sangat besar. Meskipun status kami honorer BLUD, tolong masukan kami di database, " ujar Said.
Setelah unjuk rasa di halaman rumah sakit, mereka langsung dipanggil manajemen untuk dialog. Tenaga honorer itu lantas berjubel di gedung Diklat RSUD. Mereka ditemui Direktur Utama RSUD Raden Mattaher dr Herlambang dan Kepala BKD Provinsi Jambi Hendrizal.
Tanggapan Manajemen RSUD
Sementara itu, Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi dr Herlambang membantah pelayanan terganggu akibat aksi unjuk rasa ini. Dia memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan.
"Enggak lah, pelayanan masih jalan. Sebagian kan masih ada yang kerja," kata Herlambang.
Herlambang juga membantah bahwa ratusan honorer tersebut unjuk rasa. Dia bilang honorer tersebut hanya berdiskusi dan manajemen rumah sakit telah memfasilitasi.
"Soal tidak masuk database honorer dan seleksi PPPK itu ada diranah Badan Kepegawaian Negara," kata Herlambang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Hendrizal mengatakan, ketentuan tenaga honorer yang tidak masuk database itu bukan kewenangannya. Menurut dia, per 28 November 2022 database tenaga honorer telah ditutup.
"Masalah ini bukan hanya di Jambi, tapi secara nasional. Yang 700 honorer ini sudah kita usulkan, cuma itu ketentuan ada di pusat," kata Hendrizal.
Advertisement
