Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi menyetujui penambahan anggaran penyaluran rumah bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 3,3 triliun. Sehingga kuota FLPP bertambah menjadi 200 ribu unit rumah di 2024.
Putusan ini keluar setelah Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024.
Advertisement
Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 17,02 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 13,72 triliun.
"Dengan keluarnya KMK ini maka terdapat penambahan target program FLPP tahun 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP tahun 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah," tulis surat tersebut seperti disampaikan siaran pers resmi BP Tapera, dikutip Selasa (8/10/2024).
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai, pemberitahuan resmi ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menjawab keingintahuan para asosiasi pengembang perumahan dan bank penyalur terkait keberlanjutan program FLPP.
"Kami sangat bersyukur, surat resmi ini sudah kami terima. Dengan penambahan kuota sebesar 34 ribu unit rumah, maka diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)dalam memenuhi rumah layak huni dan terjangkau," ujar Heru.
Menurut catatan database BP Tapera, hingga 2 Oktober 2024 telah disalurkan program pembiayaan FLPP sebanyak 161.277 unit rumah senilai Rp 19,72 triliun. Sehingga total penyaluran FLPP dari tahun 2010-2024 sebanyak 1.559.856 unit rumah senilai Rp 146,37 triliun
10 Tahun, Menteri Basuki Telah Bangun 10,2 Juta Rumah
Program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (jokowi) di awal pemerintahan atau pada 2014 berjalan sesuai target. Hingga saat ini lebih dari 10 ribu rumah telah dibangun dalam program tersebut
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, Kementerian PUPR telah membangun 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah. Pembangunan ini dilakukan selama selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau yang Program Sejuta Rumah hasilnya 10,2 juta unit rumah, tapi ini bukan hanya APBN, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semua," ujar Menteri Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (5.10/2024).
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah.
Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.
"Jadi saya kira kalau untuk capaian programnya sudah bagus, termasuk FLPP-nya nambah terus," kata Basuki.
Advertisement
Pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat
Dirinya juga menyampaikan bahwa rencana pemisahan kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat pada pemerintahan baru akan membuat lebih fokus dalam mencapai Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat.
"Jadi kalau ke depan menjadi (Program) Tiga Juta Rumah, saya kira dengan pemisahan itu bagus sekali, jadi lebih fokus," katanya.
Daya Saing
Kementerian PUPR senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Basuki mengatakan salah satu peran utama infrastruktur, di mana infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Menteri Basuki.
