Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim menjelaskan, adanya penyempurnaan aturan ini dilandasi adanya kendala dalam perdagangan komoditas kratom, seperti tidak jelasnya kepastian hukum, produk ekspor yang terkontaminasi logam dan besi, serta harga yang rendah.
Advertisement
“Di tengah cukup tingginya permintaan kratom Indonesia dari negara tujuan ekspor, terdapat usulan dari asosiasi kratom agar ekspor kratom dapat diatur. Pengaturan ekspor ini kemudian disepakati dan menjadi arahan Presiden pada rapat internal terkait tata niaga ekspor kratom pada 20 Juni 2024,” ujar Isy di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).
Isy menguraikan, kini komoditas kratom ada yang dilarang dan diatur ekspornya. Kratom yang dilarang berupa daun kratom utuh dan juga remahan dengan ukuran lebih besar dari 600 mikron yang tertuang dalam Permendag Nomor 20 tahun 2024.
Sedangkan, untuk kratom yang diatur, berupa bubuk dan remahan daun kratom dengan ukuran kurang dari sama dengan 600 mikron yang tertuang dalam Permendag Nomor 21 tahun 2024 dengan menggunakan tiga instrumen yaitu Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Kebijakan ini berlaku efektif mulai 11 Oktober 2024.
Lumbung Basah
Menurut Isy, kratom banyak tumbuh di Kalimantan Barat. Sekitar 80 persen wilayah Kalimantan Barat merupakan lumbung basah yang merupakan lahan subur untuk tanaman kratom. Peluang tesebut membuat banyak petani tanaman biasa beralih menjadi petani kratom.
Pada 2023, ekspor komoditas kratom untuk HS 1211 mencapai USD 30,54 juta dengan negara tujuan utama eskpor Amerika Serikat.
“Pemerintah selalu berupaya secara optimal membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah suatu komoditas, termasuk komoditas kratom. Dengan adanya kedua Permendag tersebut, diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” tandas Isy.
Advertisement
Tidak Disalahgunakan
PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Harrison mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan yang telah menerbitkan Permendag guna mengatur ketentuan tata niaga komoditas kratom.
“Ke depan, kami berharap para pengekspor kratom dapat membantu dengan memastikan bahwa ekspor kratom yang dikirim ke mitra importir di negara tujuan diperuntukan untuk hal positif dan tidak disalahgunakan,” ungkapnya.
