Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti praktik penjualan BBM subsidi ke sektor industri yang merugikan negara. Ia mengingatkan agar distribusi BBM subsidi, seperti solar, sesuai dengan ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Dalam Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas 2024 di Jakarta, Bahlil mengungkap modus yang sering terjadi, di mana BBM subsidi, seperti solar, dijual ke industri dengan selisih harga yang menguntungkan.
Advertisement
"Saya ini dulu pengusaha kecil tambang, saya tahu betul kelakuan di lapangan. Ada pengusaha pompa bensin yang malam hari memasukkan solar subsidi ke drum untuk dijual ke industri," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (8/10/2024).
Modus Pengusaha SPBU
Modus ini kerap melibatkan penjualan solar subsidi yang dibeli dengan harga sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per liter, kemudian dijual ke sektor industri dengan harga lebih tinggi, sekitar Rp11.000 per liter.
Selisih harga tersebut memberi keuntungan besar bagi oknum, namun merugikan negara yang telah mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar.
"Selisihnya Rp3.000 per liter itu jadi keuntungan oknum. Ini kelakuan yang harus dihentikan," tegas Bahlil.
Bahlil juga menekankan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi harus segera dihentikan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan negara untuk subsidi energi. Menurutnya, subsidi yang diberikan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah, dan bila disalahgunakan, akan berdampak negatif pada perekonomian nasional.
"Saya minta praktik ini dihentikan. Subsidi kita ini besar, dan dengan kondisi harga minyak dunia yang tak stabil karena ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kita harus lebih hati-hati," tambah Menteri ESDM.
Ajak Semua Pihak Konsisten
Selain itu, Bahlil mengajak semua pihak untuk konsisten menjalankan aturan dan menghindari penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
Ia berharap, dengan pengawasan ketat dan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, penyalahgunaan BBM subsidi dapat diminimalkan, demi menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Kerugian negara akibat penyalahgunaan ini sangat besar. Semua pihak harus berkolaborasi untuk mengingatkan satu sama lain agar praktik-praktik curang ini tidak terjadi lagi," tutupnya.
Advertisement
