Liputan6.com, Jakarta - Beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum pernah mendengar kabar tersebut. "Saya belum dengar Pak Jokowi meminta (penolakan) itu," kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/10/2024).
Advertisement
Dasco menegaskan, tidak ada pembahasan susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo. Sebab, Presiden Jokowi menghormati hak prerogatif presiden terpilih.
"Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih," tegas Dasco.
Lebih lanjut, Dasco menekankan agar isu tersebut tak dianggap serius. Bagi Dasco, isu Jokowi tolak PDIP gabung kabinet hanya dinamika.
"Jadi kalau ada isu-isu di media sosial ya saya anggap itu hanya dinamika saja," imbuh Dasco.
Tanggapan Jokowi Jika PDIP Masuk Kabinet Prabowo
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi isu yang menyebut PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan, komposisi menteri kabinet pemerintahan selanjutnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden.
"Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Jokowi tak mempersoalkan apabila nantinya kabinet Prabowo gemuk karena memiliki banyak menteri. Dia mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowi sebagai presiden.
"Itu hak prerogatif presiden terpilih," ucap Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mencuat isu yang menyebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan turut bergabung mendukung pemerintahan 2024-2029.
Menanggapi hal itu Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan bergabung atau tidaknya PDIP ke pemerintah, mereka tetap akan melakukan kritik membangun.
Said menyebut PDIP tetap memiliki kursi dominan di DPR karena menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif 2024. Sehingga dalam kerja-kerja di DPR sebagai mitra pemerintah, kata dia, PDIP akan melakukan kritik-kritik konstruktif.
"Soal sikap kami, karena kami sudah membiasakan diri, baik zaman hari ini Bapak Presiden Jokowi, maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto nanti ketika dilantik tahun 2024, kami tetap akan melakukan kritik konstruktif. Karena itu adalah memang tempatnya di DPR," ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).
Said tak menampik bahwa dalam waktu dekat sebelum pelantikan Presiden terpilih, akan diagendakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Tapi Said menyebut pertemuan kedua tokoh tersebut bukan dalam rangka ingin masuk ke dalam kekuasaan.
"Maka kesimpulan itu tahan dulu. Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia," ujar politikus senior PDI Perjuangan ini.
Advertisement
Prabowo Akan Bertemu Megawati Sebelum Pelantikan
Dalam kesempatan lain, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan presiden. Diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang.
"Pertemuan Ibu Ketua Umum dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih ini hanyalah menunggu momentum hari-hari. Karena pelantikan tanggal 20 Oktober sudah di depan mata kita bersama," kata Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
"Kita semua bersiap-siap untuk menyambut Presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober dan insyaallah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo," sambungnya.
Kemudian, saat disinggung soal apakah dengan pertemuan nanti PDIP akan melunak atau berada di luar pemerintahan, ia mengatakan hal itu tetap menunggu hasil pertemuan ketua umum partai politik tersebut.
"Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia," ujar Said.
"Kalau itu punya kesamaan, insyaallah kami melihatnya bagi PDI Perjuangan, baik di dalam maupun di luar sama saja," tambahnya.
Ia pun memastikan, PDIP tidak akan marah apabila tidak dikasih jatah menteri pada pemerintahan mendatang.
"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri atau sebaliknya, PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek. Itu tidak ada ceritanya," tegas Said.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka
