Liputan6.com, Vientiane - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk ASEAN Political-Security Community/APSC (Pilar Politik dan Keamanan ASEAN) di Vientiane, Laos.
Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian blueprint APSC serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
Advertisement
Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno secara khusus mengangkat 2 (dua) isu penting lainnya di kawasan. Berikut ini fokusnya, dikutip dari pernyataan tertulis Kemlu RI, Selasa (8/10/2024):
Pertama adalah situasi di Laut China Selatan.
Ia menyatakan bahwa Indonesia terus memantau perkembangan di kawasan tersebut dan berharap tidak ada eskalasi konflik yang terjadi.
Menlu Retno menegaskan pentingnya menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.
Kedua, Menlu Retno menyoroti perlunya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Tantangan terkait isu HAM semakin nyata di berbagai belahan dunia," ungkapnya.
Ia mendorong ASEAN untuk memperkuat pembahasan isu HAM melalui penguatan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan meningkatkan kerja sama dengan negara mitra.
Dalam kesempatan ini, Menlu Retno juga menyinggung pentingnya hak untuk membangun sebagai bagian integral dari upaya menciptakan HAM yang lebih baik dan perdamaian dunia.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Apresiasi Pencapaian blueprint APSC
Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengapresiasi pencapaian blueprint ASEAN Political-Security Community/APSC (Pilar Politik dan Keamanan ASEAN) yang telah mencapai 99,6 persen.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menyusun Rencana Strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kawasan serta menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia.
"Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini," ujar Menko Polhukam Hadi seperti dikutip dari pernyataan pers Kemlu RI.
Advertisement
