Liputan6.com, Palangka Raya - Pos Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palangka Raya melaporkan oknum advokat ke Polda Kalimantan Tengah atas dugaan penipuan. Kasus tersebut disangkakan melanggar pasal 378 KUHP.
Sekretaris DPC Peradi Palangka Raya, Jeplin M Sianturi menjelaskan, kronologi berawal saat korban berinisial D meminta bantuan hukum kepada empat oknum advokat berinisial IHS, EH, HS, dan IS untuk menggugat sebuah perusahaan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Gugatan berkaitan dengan sengketa lahan. "Setelah menandatangani surat kuasa, korban dijanjikan gugatannya akan diajukan ke pengadilan. Namun, gugatan tersebut ternyata tidak pernah diajukan," ujar Jeplin M Sianturi, Senin (7/10/2024).
Baca juga:
Advertisement
Sianturi menambahkan, korban justru menerima relas rincian biaya pendaftaran gugatan senilai Rp 42 juta yang diduga palsu. Relas tersebut kata dia, mengatasnamakan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan ditandatangani oleh juru sita bernama Salundik. “Dengan nomor register perkara yang ternyata bukan atas nama pelapor," jelas Jeplin.
Lebih lanjut, korban dilaporkan telah mentransfer sejumlah uang kepada para terlapor, termasuk Rp 29,5 juta kepada IHS, dengan dalih pembayaran tagihan internet dan biaya lainnya.
PBH DPC Peradi Palangka Raya menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban. Sianturi juga menghimbau masyarakat, terutama yang kurang mampu secara ekonomi, untuk tidak ragu mencari bantuan hukum. "Peradi Palangka Raya siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, terutama mereka yang kurang mampu. Kami berkomitmen penuh," tegas Jeplin.
Ketua DPC Peradi Palangka Raya, Kartika Candrasari mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih jasa bantuan hukum. Dia mendorong masyarakat dapat lebih berhati-hati dan teliti saat mencari bantuan hukum dari advokat. “Pastikan untuk memeriksa kredibilitas dan track record mereka terlebih dahulu," kata Kartika.
