Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. Menanggapi hal itu, Laboratorium Indonesia 45 (LAB45) mencoba memaparkan temuan penelitiannya, lewat sisi komunikasi publik yang dinilai mengalami kekosongan pasca Mochammad Fadjroel Rachman ditugaskan sebagai duta besar, sehingga posisi juru bicara presiden sebagai representatif Istana menjadi lowong.
“Komunikasi publik pemerintahan Jokowi cenderung turun ketika masuk periode kedua. Informasi kritis dan miring yang bertebaran di media-media sosial terkesan lambat direspons, tidak memiliki kejelasan, bahkan cenderung dibiarkan,” kata Analis Utama Maha Data LAB 45, Diyauddin dalam acara Seminar Nasional LAB45 di Perpustakaan Nasional Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Advertisement
Diyauddin juga menyinggung polemik akun Fufufafa yang dikaitkan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjelang pelantikannya sebagai wakil presiden. Hingga semua pihak angkat bersuara, termasuk Menkominfo Budi Arie yang membuat pola komunikasi semakin melebar.
“Ini tidak ada yang bisa menjelaskan, misalnya masalah akun Fufufafa,” ungkap Diyauddin.
Dia pun menyarankan, pemerintahan era baru selanjutnya posisi juru bicara presiden tidak lagi kosong. Sebab keterbukaan informasi menjadi hal penting di negara penganut demokrasi.
“Berkaca di Amerika Serikat hampir setiap hari ada konferensi pers dari jubir Kepresidenan,” Diyauddin menandasi.
Sebagai informasi, menjelang masa jabatannya berakhir Presiden Jokowi telah membentuk sebuah badan baru bernama Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.
Mengutip laman resmi Setkab, Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
LAB45 Gelar Seminar
Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang, maka lembaga binaannya akan mengevaluasi secara kritis kebijakan dan kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir dalam bentuk seminar nasional pada 8 Oktober 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta.
Menurut dia, hal itu dilakukan dalam rangka mengawal pemerintahan menuju Indonesia yang lebih baik.
“Seminar ini akan menghadirkan hasil kajian LAB 45 yang mengevaluasi secara kritis masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan dua sesi utama,” kata wanita karib disapa Dhani tersebut saat media briefing di Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dhani menjelaskan, pada sesi pertama LAB45 akan membahas tema politik keamanan dengan judul “Modernisasi TNI di bawah Jokowi: Profesional atau Politis?” Sebagai presiden sipil pertama sejak era reformasi dan pemilu langsung, Presiden Jokowi telah memulai berbagai langkah modernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Kajian ini mengevaluasi dan memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan Presiden Jokowi dalam memperkuat pertahanan nasional serta tantangan yang dihadapi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan negara,” ungkap Dhani.
Advertisement
Sesi Kedua Tema Ekonomi Politik
Pada sesi kedua, lanjut mantan punggawa di KSP ini, seminar akan membahas tema ekonomi politik berjudul “Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi” membahas kondisi terkini kelas menengah Indonesia yang mengalami tekanan akibat transformasi ekonomi.
“Perubahan teknologi serta kebijakan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir telah mempengaruhi stabilitas ekonomi kelas menengah. Diskusi ini pada akhirnya mengupas bagaimana kebijakan ekonomi Presiden Jokowi mempengaruhi daya tahan kelas menengah dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi ini pada masa pemerintahan selanjutnya guna mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada tahun 2045,” bener Dhani.
Dhani memastikan, kedua sesi tersebut akan diawali dengan pembahasan pantauan Maha Data dari LAB 45 yang akan mengupas pendekatan Presiden Jokowi dalam mengkomunikasikan kebijakan pemerintahan melalui media dengan merekam berbagai fenomena penting di ruang publik, mulai dari kejadian gaduh terkait kebijakan ekonomi dan politik, hingga blunder yang dilakukan presiden dan para menteri.
“Melalui seminar ini, LAB 45 berharap dapat memberikan pandangan kritis terhadap beberapa aspek kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, serta menawarkan solusi dan rekomendasi untuk pemerintahan Indonesia selanjutnya,” harap dia.
