Ketika Wakil Tuhan Perjuangkan Kesejahteraan

Usai melakukan audiensi dengan pimpinan MA dan KY, perwakilan hakim kemudian mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI, Selasa, 8 Oktober 2024. Semua pimpinan DPR RI yang baru dilantik, menemui perwakilan untuk mendengarkan keluhan para hakim.

"Kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan, yang melapor kepada wakil rakyat. Itu standing poin kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat," ujar Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, Rangga Lukita, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rangga menjelaskan sejak 2012, gaji dan kesejahteraan hakim tidak berubah. Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Dia berharap agar kesejahteraan para hakim diperhatikan supaya hukum di Indonesia tetap berdiri tegak.

Sebenarnya, kata Rangga, para hakim tidak bertujuan meminta gaji tinggi seperti komisaris Pertamina ataupun direktur utama Bank Mandiri, melainkan hanya meminta agar gaji mereka layak.

"Kami enggak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertaminan, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri enggak minta, Pak," tegas Rangga.

Namun, lanjutnya, saat ini gaji para hakim hanya setara dengan uang saku Rafatar, anak dari artis Raffi Ahmad.

"Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup, gaji kami, saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafatar tiga hari. Rafatar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad, seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi tanggungan orang tua dan sebagainya," ucap Rangga.

Baca juga 4 Tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia saat Audiensi ke Pimpinan DPR

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kemudian menelepon Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pak ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara, Pak," ujar Dasco kepada Prabowo Subianto melalui sambungan telepon.

"Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom om swastiastu," ucap Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan para hakim.

"Saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan dengan perwakilan hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar, sudah sejak lama, terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus kuat dan karena itu, dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya, saudara bisa pelajari rekam jejak ucapan saya," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat bahwa kualitas hidup para hakim harus diperbaiki. Kehidupan para hakim harus dijamin agar bisa mandiri dan menjalankan tugas sebagai pengadil dengan sebaik-baiknya, tanpa iming-iming materi dari pihak lain.

"Karena itu, dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu" ucap Prabowo yang langsung disambut standing applause para hakim.

"Dan ini bukan janji, karena kampanye sudah selesai. Saya enggak perlu janji-janji. Ini keyakinan saya," kata Prabowo.

Prabowo meminta para hakim untuk bersabar sebentar. Dia berjanji begitu menerima estafet kepemimpinan sebagai presiden Republik Indonesia, akan langsung memperhatikan kesejahteraan para hakim.

Mantan Danjen Kopassus itu sangat berkeinginan praktik-praktik korupsi Tanah Air bisa diberantas. "Para hakim tidak boleh bisa disogok, tidak bisa dibeli, harus terhormat, harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu mencari tambahan. Itu tekad saya. Keyakinan saya," tuturnya.

Selain itu, Prabowo meminta bantuan kepada para hakim untuk bersama-sama bersatu membenahi bangsa. Semua pihak, kata Prabowo, harus bahu membahu. Termasuk para hakim. Dengan begitu, bangsa ini akan keluar dari kesulitan dan kemudian bangkit menjadi negara yang makmur.

Prabowo sendiri mengaku kaget dengan kondisi yang dialami para hakim, terutama masalah gaji dan kesejahteraannya yang masih rendah.

"Saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana memperbaiki kondisi kalian. Pada saatnya nanti saya bisa meminta waktu untuk tatap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara," ucap Prabowo yang kembali disambut tepuk tangan para hakim.

Prabowo menegaskan, kunci dari negara yang maju, negara yang baik, negara yang bebas korupsi adalah hakim-hakim tidak bisa dibeli. Oleh karena itu hakim-hakim harus kuat, harus terbaik.

"Apa yang saya pelajari di luar negeri dari segi protokol kenegaraan, lord chief justice di Inggris itu berjalan langsung di belakang raja. Di depan perdana menteri. Itulah demikian penting mereka memandang yudikatif. Marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata Prabowo Subianto menutup pernyataannya.

Usai mendengar pernyataan langsung dari Prabowo, para hakim yang menghadiri rapat sontak bersorak, bertepuk tangan. Tak sedikit dari mereka menangis haru mendengar langsung pernyataan dari Prabowo.

Usaha tak mengkhianati hasil. Setelah melakukan audiensi dan menyampaikan permasalahannya kepada MA, KY dan DPR RI, akhirnya tuntutan para hakim direalisasikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan telah memberi persetujuan terkait kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Anas mengatakan, pihaknya telah menandatangani pengajuan terkait kenaikan tunjangan dan gaji hakim dengan beberapa skenario.

"Kemarin sore kita komunikasi dengan Wakil Mahkamah Agung, dan kami komunikasi dengan Setneg, tim SDMA, kita langsung approve ke Setneg. Mudah-mudahan tidak terlalu lama segera akan ada formula terkait dengan tunjangan untuk hakim yang ada di berbagai daerah Indonesia," ujar Anas di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Menurut Anas, Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan kenaikan gaji hakim dengan beberapa ketentuan. Termasuk penambahan jumlah aparatur sipil negara (ASN) atau PNS hakim yang formasinya dibuka di CPNS 2024.

"Tentu Kemenpan RB telah memberikan berbagai persetujuan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari formasi hakim yang tahun ini cukup besar, begitu juga terkait dengan SDM yang ada di Mahkamah Agung yang secara bertahap kita tuntaskan," bebernya.

Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto menyatakan, usulan perubahan gaji hingga tunjangan hakim telah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Info terakhir, tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu," kata Suharto.

Suharto menjelaskan pada naskah akademik MA, sejatinya terdapat delapan poin perubahan yang diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Perubahan dimaksud terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Namun, dari pihak Kementerian PANRB hanya menyerahkan empat poin ke Kementerian Keuangan, meliputi gaji pokok diusulkan naik 8–15 persen, uang pensiun naik 8–15 persen, tunjangan jabatan naik sebesar 45–70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Empat usulan MA yang belum diakomodasi Kementerian PANRB, yaitu fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Akan tetapi, setelah berproses dengan Kemenkeu, hanya tiga usulan Kementerian PANRB yang disepakati, yakni gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan. Khusus tunjangan kemahalan akan diperjuangkan pada waktu dan cara lain.

Menurut Suharto, tunjangan kemahalan memerlukan kajian lebih lanjut dan komparasi dengan aparat penegak hukum lain, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Agar tidak mengganggu usulan kenaikan tiga poin yang lain maka tunjangan kemahalan ditunda. "Atas arahan Ketua Mahkamah Agung, ya, sudah tiga dulu, nanti tunjangan kemahalan akan menyusul diperjuangkan lagi," ucap Suharto.