Anak Buah Prabowo Usul Thomas Djiwandono Jadi Menteri Keuangan

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebutkan salah satu terobosan dalam pemilihan tokoh tersebut adalah usulnya terkait nama Thomas Djiwandono sebagai Menteri Keuangan.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 09 Okt 2024, 14:30 WIB
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wiboeo (dok: Arief)

Liputan6.com, Jakarta Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen selama masa kepemimpinannya. Target ambisius ini dinilai membutuhkan figur yang tepat untuk mengisi posisi Menteri Keuangan.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebutkan salah satu terobosan dalam pemilihan tokoh tersebut adalah usulnya terkait nama Thomas Djiwandono sebagai kandidat Menteri Keuangan yang melanjutkan peran Sri Mulyani Indrawati.

"Terobosannya, mudah-mudahan Mas Tommy (Thomas Djiwandono) bisa menjadi Menteri Keuangan," ujar Drajad dalam acara diskusi Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Jadi Pendukung

Drajad mengaku dirinya merupakan salah satu pendukung Thomas Djiwandono untuk menempati posisi Wakil Menteri Keuangan saat ini. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Menteri Keuangan berada di tangan Prabowo Subianto.

"Itu posisi saya sejak dulu, saya salah satu yang merekomendasikan beliau menjadi Wakil Menteri Keuangan," kata Drajad.

"Mudah-mudahan nanti beliau yang ditugaskan, tapi ya kita lihat nanti, keputusan ada di kantong Pak Prabowo," tambahnya.

Drajad juga menjelaskan alasan mengapa Thomas Djiwandono layak menjadi Menteri Keuangan. Menurutnya, Thomas memiliki sifat yang pruden (hati-hati), yang sangat penting dalam mengelola anggaran negara dengan bijaksana.

"Kenapa saya sebutkan? Karena Mas Tommy orangnya pruden, dan kita membutuhkan Menkeu yang pruden, yang bisa menjaga pengeluaran negara. Karena nanti, belanja negara akan sangat krusial. Tapi ya nanti kita lihat," pungkasnya.


Jurus Rahasia Prabowo Gapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

Kemudian, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) juga masih stabil 123,8. Selain itu, Mandiri Spending Index masih dalam posisi kuat di 46,9, karena dipengaruhi oleh adanya momen Ramadan dan Lebaran 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Ini karena Indonesia merupakan produsen terbesar sekaligus pemilik cadangan utama nikel dunia.

Wakil Ketua Tim TKN Prabowo-Gibran yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eddy Soeparno mengungkapkan, dari total 130 juta ton cadangan nikel dunia, sebanyak 55 juta ton atau setara 42 persennya tersimpan di Indonesia. Secara perhitungan ekonomi, ekspor nikel pada 2023, Indonesia mendapat Rp 106,59 triliun.

“Hilirisasi nikel secara berkelanjutan jadi salah satu fokus utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Tantangannya, bagaimana memastikan pemerintah Indonesia ke depannya melaksanakan hilirisasi nikel secara berkelanjutan,” ucap Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Seiring dengan larangan ekspor nikel mentah sejak 1 Januari 2020, industri pengolahan hasil tambang atau smelter nikel bermunculan di Indonesia. Tim Prabowo-Gibran juga mengklaim bahwa peningkatan kapasitas smelter berdampak signifikan bagi peningkatan produksi dan pasokan nikel Indonesia di pasar global. 

Pada 2023, pasokan nikel Indonesia membanjiri 55 persen pasokan global dan diperkirakan naik menjadi 64 persen sepanjang 2024. Berdasarkan riset Katadata Insight Center, dalam 5-10 tahun ke depan, pasokan nikel dari Indonesia diperkirakan akan  terus meningkat dan mendominasi. Menurut

Menurut Eddy, hilirisasi mineral, terutama nikel, bukan hanya strategis untuk meningkatkan nilai tambah, melainkan juga menjadi motor penggerak transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik. 

“Indonesia berpotensi besar untuk memimpin pasar global hilirisasi nikel, termasuk baterai untuk kendaraan listrik. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia terhadap kendaraan listrik,” ucap Eddy. 

Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan proses hilirisasi nikel dan transisi energi agar tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Terutama dalam hal penggunaan energi yang ramah lingkungan, seperti pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya