BPK dan BPKP Bongkar Sederet Tantangan BUMN Lima Tahun ke Depan, Apa Saja?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi tantangan yang tidak kalah besar untuk lima tahun ke depan. BPK dan BPKP siap mengawal dalam penyelesaian tantangan tersebut.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 09 Okt 2024, 16:40 WIB
PT Sucofindo sebagai bagian dari IDSurvey resmi meraih akreditasi sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) informasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Liputan6.com, Jakarta PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI), sebagai bagian dari Holding BUMN Jasa Survei, terus menunjukkan kinerja gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi pada acara BUMN Business Forum 2024.

Penghargaan yang diterima, yaitu The Most Profitable Non-Bank State-Owned Enterprise dan The Best State-Owned Enterprise, menjadi bukti kontribusi penting perusahaan dalam mendorong perekonomian nasional.

Meski demikian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi tantangan yang tidak kalah besar untuk lima tahun ke depan.

Dalam acara tersebut, Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Slamet Edy Purnomo, mengungkapkan sejumlah isu strategis yang akan dihadapi BUMN dalam mencapai target produktivitas dan daya saing pada periode 2025-2029.

Ia menekankan bahwa transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang agar bisa berkontribusi lebih signifikan terhadap pendapatan negara pada tahun 2030.

“Tantangan ini perlu menjadi fokus utama, terutama terkait peningkatan daya saing BUMN di kancah internasional dan upaya mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Pesan BPKP

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola BUMN untuk memastikan perusahaan pelat merah bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

BPKP memberikan pendampingan kepada BUMN saat akan melakukan aksi korporasi atau investasi guna memastikan keputusan-keputusan strategis berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

 


BUMN Terus Diawasi

Gedung kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (dok: Ist)

Plt Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa peran BPKP dalam mengawasi dan memberikan supervisi bagi BUMN sangat krusial.

“Kami memastikan bahwa BUMN mampu mencapai tujuan organisasinya dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kami juga memberikan masukan penting kepada Kementerian BUMN terkait kebijakan dan peraturan yang perlu diperbaiki untuk mendukung tata kelola yang lebih baik,” jelasnya.

Ke depan, tantangan bagi BUMN bukan hanya soal pencapaian laba, tetapi juga mengenai keberhasilan dalam mengimplementasikan transformasi bisnis, meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan daya saing global yang berkelanjutan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya