Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto diminta membentuk Badan Logistik Nasional (BLN) di masa pemerintahannya nanti. Pasalnya, ada peluang dampak ekonomi dengan nilai jumbo mencapai Rp 400 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menilai BLN itu akan jadi salah satu jalan keluar dari permasalahan logistik nasional.
Advertisement
"Perlu langkah besar dalam mengurai persoalan yang selama ini terjadi di sektor logistik kita, salah satunya bisa terjawab dengan kehadiran Badan Logistik Nasional (BLN)," ujar Akbar dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Tak main-main, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan peluang perputaran ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun dan memberikan kontribusi bagi negara.
Melihat itu angka tersebut, BLN dinilai bisa menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Pada akhirnya turut berkontribusi pada optimalnya sektor logistik.
Akbar menyampaikan BLN bisa jadi bahan bakar baru dalam membangkitkan kembali sektor industri manufaktur yang tengah lesu dan mencegah deindustrialisasi.
"Inisiatif strategis untuk melahirkan lembaga atau institusi baru ini yang akan menjadi panglima mengatur orkestra dari 16 kementerian dan lembaga. Karena logistik itu kan dari hulu ke hilir," ucapnya.
Singgung Puluhan Ribu Kontainer Tertahan
Menurutnya, BLN dapat menciptakan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini berdampak besar dalam mengurai carut-marutnya sektor logistik nasional yang terkesan berjalan sendiri-sendiri.
"Ini saat yang tepat bagi Indonesia memiliki Badan Logistik Nasional yang independen berdasarkan undang-undang yang akan menciptakan harmonisasi serta integrasi regulasi antarkementerian," lanjut Akbar.
Akbar mengingatkan persoalan regulasi pada pertengahan tahun lalu yang berdampak terhadap 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak. Menurutnya, kondisi itu memberikan citra negatif bagi sektor logistik Indonesia dan menghambat rantai pasok nasional.
"Persoalan seperti ini pasti akan kembali terulang kalau tidak ada badan khusus yang mengatur dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut," kata dia.
Melalui BLN, akan ada satu lembaga khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian. Hal ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi sektor logistik nasional.
"Para pelaku usaha logistik pasti akan mendukung karena operasional bisnis akan lebih efektif dan dampaknya bagi ekonomi kita secara keseluruhan," pungkas Akbar.
Advertisement
Biaya Logistik Turun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim selama 10 tahun melakukan pembangunan yang dimulai dari pinggiran, dan daerah terluar telah menurunkan biaya logistik hingga 14 persen.
"Selama 10 tahun membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023," ujar Jokowi saat pidato di sidang tahunan MPR, Jumat, (16/8/2024).
Sampai saat ini, kata Jokowi telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
Dengan pembangunan ini, kata Jokowi bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024.
"Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," kata dia.
