Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara akan memutus akses jalan dan rel kereta ke Korea Selatan mulai hari Rabu (9/10/2024) dalam upaya untuk "memisahkan sepenuhnya" kedua negara.
Militernya mengatakan Korea Utara akan secara permanen menutup dan memblokir perbatasan selatan dan membentengi daerah-daerah di sisinya.
Advertisement
Tentara Rakyat Korea (KPA) menggambarkan langkah itu sebagai "tindakan defensif untuk mencegah perang", mengklaim itu merupakan tanggapan terhadap latihan perang di Korea Selatan dan seringnya keberadaan aset nuklir Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut.
"Situasi militer akut yang terjadi di Semenanjung Korea mengharuskan angkatan bersenjata DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea/Korea Utara) mengambil tindakan yang lebih tegas dan lebih kuat untuk lebih dapat dipercaya dalam mempertahankan keamanan nasional," kata KPA dalam laporan yang diterbitkan oleh media pemerintah KCNA, seperti dilansir BBC, Kamis (10/10).
Deklarasi tersebut sebagian besar merupakan langkah simbolis oleh Korea Utara. Jalan raya dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan jarang digunakan dan telah dibongkar secara bertahap oleh otoritas Korea Utara selama setahun terakhir.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan pada awal tahun 2023 bahwa dia tidak lagi berjuang untuk reunifikasi dengan Korea Selatan, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dapat kembali terjadi di Semenanjung Korea.
"Saya pikir perlu untuk merevisi beberapa isi Konstitusi DPRK," kata Kim Jong Un dalam pertemuan Majelis Rakyat Tertinggi (SPA) Korea Utara pada bulan Januari.
"Menurut pandangan saya, perlu untuk menghapus ekspresi seperti 'bagian utara' dan 'kemerdekaan, reunifikasi damai, serta persatuan nasional yang besar'," ujarnya, yang menyarankan agar konstitusi direvisi pada sesi berikutnya.
Sesi berikutnya diadakan minggu ini dan berakhir pada hari Selasa. Namun, sementara banyak pengamat mengharapkan Pyongyang untuk meratifikasi komentar Kim sebelumnya dan membuat amandemen konstitusional terhadap kebijakan unifikasi dan perbatasan, tidak ada perubahan seperti itu yang dipublikasikan.
Seorang analis di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional menilai bahwa Korea Utara bisa saja menunggu hasil Pilpres AS sebelum membuat keputusan konkret.
"Para pejabat (Korea Utara) dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan tingkat revisi konstitusional agar selaras dengan arahan pemerintahan (AS) yang baru," kata Hong Min mengatakan kepada kantor berita AFP.
Tidak jelas apakah keputusan Korea Utara untuk memutus semua jalan dan rel kereta api yang menghubungkannya dengan Korea Selatan merupakan hasil diskusi selama sesi SPA.
