Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan masalah sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanagn terkait kartu prakerja.
Mengutip Antara, Kamis (10/10/2024), salah satunya BPK menemukan peserta kartu prakerja tak memenuhi persyaratan sebagai penerima dalam Laporan Keuangan (LK) bagian anggaran belanja lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian.
"Dalam proses pemeriksaan, BPK masih menemukan permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut di antaranya, terdapat peserta program kartu prakerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima, yang mengakibatkan penetapan peserta sebanyak 54.856 peserta tidak tepat,” tutur dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Selain itu, pihaknya menemukan pula masalah pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja pada 2023 tidak layak dibayarkan minimal sebesar Rp10,46 miliar.
Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja (Ciptaker) agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutakhiran data blacklist.
Ketua Komite Ciptaker juga diminta melakukan reviu dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program kartu prakerja.
Tujuan Pemeriksaan
Daniel mengharapkan Menko Perekonomian dapat terus mendorong jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang diberikan.
"Perlu kami sampaikan bahwa Kemenko Perekonomian diharapkan dapat menyampaikan penjelasan tentang perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK," kata dia.
Pemeriksaan LK BA 999.08 tahun 2023 pada UAKPA BUN MPPKP merupakan pemeriksaan keuangan pada tingkat UAKPA BUN yang ditujukan untuk mendukung pemeriksaan atas LK BUN tahun 2023.
Tujuan pemeriksaan atas LK BA 999.08 Program Kartu Prakerja tahun 2023 yaitu menilai kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan belanja lainnya dengan ketentuan perundang-undangan, serta keselarasan pertanggungjawaban pengelolaan belanja lainnya sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
"Pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk memberikan opini, melainkan untuk menjadi salah satu pertimbangan perumusan opini atas LK BUN tahun 2023,” ungkap Daniel.
Advertisement
Program Prakerja Bakal Dilanjutkan di Era Prabowo? Ini Bocorannya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Prakerja kemungkinan akan dilanjutkan pada Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Hampir seluruh program itu akan dibahas kemudian, karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut," kata Menko Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Namun, Airlangga belum bisa memastikan apakah program tersebut benar-benar akan dilanjutkan atau tidak. Menurut dia, masih banyak yang perlu dibicarakan lagi dengan Presiden Terpilih. "Masih perlu semua dibicarakan," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, keberlanjutan program Prakerja sangat penting, hal itu ditunjukkan dengan sejumlah capaian yang diperoleh selama lima tahun program itu berlangsung sejak 2020 hingga 2024.
Misalnya berdasarkan Riset Presisi Indonesia (2021), penerima perempuan Prakerja mengalami peningkatan pendapatan sebesar 33% lebih tinggi dibanding non penerima perempuan. Selanjutnya, hasil Studi Svara Institute (2023) menemukan peningkatan pendapatan penerima Prakerja hingga 17,6% lebih tinggi dibanding non penerima.
Di sisi lain, juga banyak manfaat yang dirasakan peserta dengan kehadiran Prakerja. Berdasarkan Hasil Rapid Assessment TNP2K (2020) mencatat 92% penerima mengalami peningkatan kompetensi, dan Sakernas BPS 2024 mencatat sebesar 92% penerima menganggap Program Kartu Prakerja meningkatkan keterampilan kerja.
Gen Z dan Milenial Melek Pelatihan Tingkatkan Skill Lewat Prakerja
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Prakerja Deni Puspa Purbasari mengatakan, mayoritas peserta program Prakerja adalah generasi milenial dan generasi Z atau biasa yang disebut Gen Z.
"Dari peserta program Kartu Prakerja mayoritas usia 18 sampai 35 tahun atau bisa dibilang itu adalah gen Z dan milenial,” kata Deni dalam sambutannya di acara Temu Alumni Prakerja 2024, Kamis (3/10/2024).
Deni menyampaikan pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender yang paling banyak mengikuti program Prakerja 51 persen adalah perempuan. Kemudian, peserta program Prakerja banyak yang berasal dari daerah perdesaan.
Pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6 ribu lebih program pelatihan baik online maupun offline yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi, serta relevan.
Pelatihan di Prakerja saat ini sudah ada pelatihan digital skills hingga AI, cyber security, green skills dan lain sebagainya. Lembaga pelatihan atau lembaga kursus yang ada di Prakerja pun telah mencapai 540 lebih.
Secara kumulatif dari 2020 hingga sekarang berdasarkan hasil dari evaluasi, program Prakerja meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.
Menurut dia, kehadiran program Prakerja dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Hal itu ditunjukkan dimana jumlah penerima Kartu Prakerja yang pada saat mendaftar statusnya bekerja sebanyak 39 persen, kemudian bertambah menjadi 55 persen.
"Awalnya 39 persen dalam 2 bulan pasca pelatihan naik menjadi 55 persen. PMO akan melakukan tracer study terhadap semua alumni Prakerja 18,9 juta jiwa pada bulan November ini, karena kita mampu dengan menggunakan teknologi digital,” pungkasnya.
Advertisement
