Masyarakat dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis, (10/10/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)
Aksi ini dilakukan sebagai respons atas pemerintahan Joko Widodo yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. (merdeka.com/Arie Basuki)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengecam keras Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tetap menjalankan ekspor pasir laut. (merdeka.com/Arie Basuki)
Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai tidak mewakilkan aspirasi rakyat. (merdeka.com/Arie Basuki)
Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, sejatinya setiap kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat. (merdeka.com/Arie Basuki)
Pembukaan kembali kebijakan ekspor pasir laut bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan biota laut. (merdeka.com/Arie Basuki)
