Liputan6.com, Jakarta Suasana Balai Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Klaten, sudah mulai ramai saat matahari baru naik sepenggal galah. Warga dari berbagai dusun di sana berbondong-bondong datang. Penasaran. Ingin melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, sebuah 'harapan' yang mereka tunggu sejak lama.
Di antara hiruk pikuk keriuhan itu, senyum ceria tersungging dari bibir Kuntadi. Pria paruh baya, sang kepala desa, girang betul. Hati dirubung gembira, sama seperti warganya. Mereka tak sabaran menanti, di mana setiap jengkal tanah desa merdeka akses internet gratis.
Advertisement
"Kalau di daerah kami memang masih susah sinyal," cerita Kuntadi soal kondisi desanya.
Di Kamis pagi menjelang siang itu, 11 Juli 2024, Kabupaten Klaten persisnya di Desa Dompol jadi lokasi pusat peluncuran bantuan akses internet Fixed Broadband (FBB) 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
"Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami terutama para pelajar dan pelaku UMKM, karena sebelumnya belum banyak yang memiliki akses Internet melalui sambungan fiber optik," tutur Kuntadi yang ikut menerima bantuan tersebut.
Warga menyambut baik bergulirnya bantuan itu. Selain memperlancar komunikasi di daerah blankspot, tentunya mendukung pelaku UMKM mengembangkan usaha mereka, mengikuti perkembangan teknologi di era digital.
"Ada 80 sambungan fiber optik yang dipasang ke rumah-rumah pelaku UMKM di desa kami. Jenis usaha yang dijalankan warga beragam mulai dari usaha makanan hingga madu," kata Kutandi.
Selain di Klaten, Jawa Tengah, penerima bantuan itu tersebar di beberapa provinsi di antaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.
Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
Fixed broadband merupakan layanan Internet menggunakan infrastruktur fisik seperti kabel serat optik, digital subscriber line (DSL), atau kabel koaksial untuk menyediakan koneksi Internet.
Sesuai Arahan Jokowi
Program itu digulirkan sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung transformasi digital yang saat ini sudah mengubah cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring atau dengan kontak fisik menjadi lebih banyak daring atau online.
Program itu sudah bergulir sejak 2018. Jumlah total bantuan pemerintah untuk program itu sudah diberikan ke 8.463 rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 kabupaten, dan sembilan provinsi di Indonesia.
Khusus pada 2024, program bantuan akses internet meliputi 2.606 lokasi di 35 desa, 11 kabupaten, dan delapan provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.
Di Kabupaten Klaten, bantuan akses Internet fixed broadband ini diberikan di 640 lokasi yang tersebar di lima desa, salah satunya di Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, tempat dilaksanakan peluncuran tersebut.
Direktur Jenderal PPI Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan program bantuan itu diberikan sebagai bentuk dukungan kepada warga terutama para pelaku UMKM.
Penerima bantuan terutama para pelaku UMKM di daerah yang jauh dari perkotaan dan masih kesulitan akses Internet.
"Program ini memang untuk meningkatkan penetrasi. Memang secara komersial, mereka ini kan letaknya jauh dari perkotaan. Kalau misalnya mereka menunggu kehadiran akses secara natural sampai ke wilayahnya, mereka menunggu agak lama," tutur Wayan.
Wayan menambahkan para penerima bantuan mendapatkan akses Internet selama enam hingga delapan bulan. Setelah itu mereka secara mandiri membayar dan itu pasti tumbuh sesuai dengan kebutuhan bandwidth berapa, kecepatan berapa, oleh masing-masing pelanggan.
Advertisement
Makin Dikebut
Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optik. Berdasarkan data Kominfo per Juni 2024, tercatat sudah ada 12.229 kilometer panjang jaringan serat optik Palapa Ring yang menjangkau 57 kabupaten/kota di Indonesia.
Adapun capaian infrastruktur Fixed Broadband Nasional pada kuartal 4 tahun 2023, mencapai 68,5 persen jangkauan serat optik (ODP) hingga kecamatan.
Pembangunan ini selaras dengan ketersediaan akses internet di fasilitas publik. Tercatat pada pertengahan tahun ini, ada 18.697 jumlah layanan publik dengan akses internet, rinciannya: 8.836 sekolah, 5.182 kantor pemerintahan, 2.606 fasilitas kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama dan 75 transportasi publik.
Penambahan kapasitas satelit nasional juga terus bertambah, dari 39,287 Gbps di 2020, naik menjadi 261,85 Gbps pada 2024.
Penyelengaraan jaringan 5G juga semakin diperluas ke seluruh penjuru Tanah Air. Sejak diluncurkan 2021, layanan 5G dari pita frekuensi 700 MHz, 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz dan 26 GHz, kini tersedia di 56 kota dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
