Studi: 3 Juta Anak di Inggris Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Data dari UNICEF tahun lalu menunjukkan bahwa Inggris menjadi salah satu negara dengan tingkat kemiskinan anak tertinggi di antara negara-negara kaya.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 11 Okt 2024, 19:40 WIB
Adanya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Inggris. (dok. A Perry/Unsplash)

Liputan6.com, London - Sebuah studi menyebut, 9,3 juta orang termasuk tiga juta anak-anak menghadapi kelaparan dan kesulitan di Inggris.

Pemerintah dari partai Buruh kini berada di bawah tekanan untuk berbuat lebih banyak guna mengatasi kemiskinan anak, dikutip dari laman Japan Today, Jumat (11/10/2024).

Temuan tersebut muncul sebelum anggaran pertama pemerintah akhir bulan ini. Dimana krisis biaya hidup telah mendorong melonjaknya penggunaan bank makanan.

Menurut laporan oleh organisasi non-pemerintah Trussell Trust, hampir seperempat anak-anak di bawah empat tahun menghadapi kemiskinan ekstrem.

"Hal yang mengejutkan, 46 persen lebih banyak anak-anak menghadapi kelaparan dan kesulitan dibandingkan dua dekade lalu. Itu setara dengan satu dari lima anak tumbuh terperangkap dalam situasi ini," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.

Sebuah laporan UNICEF tahun lalu menemukan bahwa Inggris -- anggota G7 dan NATO dan ekonomi terbesar keenam di dunia -- memiliki salah satu tingkat kemiskinan anak tertinggi di antara negara-negara kaya.

Trussell Trust mengatakan, tanpa tindakan mendesak dari pemerintahan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, jumlah orang yang menghadapi kelaparan dan kesulitan akan terus meningkat.

 


Jumlah Pendapatan Warga Miskin

Intip penampakan uang kertas Poundsterling baru yang menampilkan potret Raja Charles III. (unsplash.com/Collin Watts)

Lembaga amal tersebut mendefinisikan garis kemiskinan jika seseorang hanya berpendapatan 152 Poundsterling seminggu dan 204 Poundsterling untuk orang tua tunggal dengan satu anak. Ini termasuk untuk membayar tagihan listrik, air, dan pajak properti serta makanan.

Menghapus batasan tunjangan dua anak -- yang berarti keluarga tidak dapat mengklaim subsidi negara untuk anak ketiga yang lahir setelah April 2017 -- adalah salah satu langkah yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan, kata lembaga tersebut.

Namun, Partai Buruh menolak untuk menghapusnya meskipun mendapat tentangan keras dari para juru kampanye, serikat pekerja, dan beberapa anggota parlemennya sendiri.

Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan, dia tidak akan dapat membatalkan batas tersebut dalam anggarannya pada tanggal 30 Oktober karena apa yang diklaim Partai Buruh sebagai lubang hitam sebesar 22 miliar Poundsterling yang ditinggalkan oleh pemerintahan Konservatif sebelumnya.

Karena khawatir akan tuduhan kecerobohan ekonomi, Partai Buruh malah berpegang pada janji yang lebih samar untuk "mengembangkan strategi ambisius untuk mengurangi kemiskinan anak" dan batas tersebut telah menjadi medan pertempuran politik.

Infografis Kerusuhan Rasial Anti-Imigran Melanda Inggris. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya