Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, buka suara terkait jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dasco mengamini bahwa jumlah kementerian di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti akan berjumlah sekitar 46.
Advertisement
Hal itu disampaikan, menjawab pertanyaan awak media yang tercantum dalam draf jumlah komisi di DPR RI.
Namun, dia mengaku masih memfinalisasi terkait jumlah kementerian yang akan dibentuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya nanti baru masih mau menghitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada pas sekitar-sekitar itu (46 jumlah kementerian)," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Sementara itu, terkait beberapa yang dipisah itu bagian dari fungsi untuk mengoptimalkan kementerian yang ada dengan sebaik-baiknya supaya lebih bermanfaat bagi rakyat.
Di sisi lain, pemisahan kementerian ini sebagai upaya untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024 lalu.
"Kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," tutur dia.
Gerindra: Komitmen Berantas Korupsi
Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan khusus kepada para ketua umum partai politik yang ingin bergabung ke kabinetnya. Ia mengingatkan agar kader partai yang ditunjuk sebagai menteri tidak memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan pribadi.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa pesan tersebut sebagai kilas balik karena banyak oknum bermain proyek menggunakan APBN.
"Sehingga berkaca dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi secara spesifik dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).
Selain itu, dalam susunan kabinet Prabowo juga terdapat dari unsur partai politik. Sehingga, Prabowo mengingatkan hal tersebut.
"Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik," imbuhnya.
Sebelumnya, Prabowo mengingatkan, agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri di kabinetnya tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN.
"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo di acara PKB, Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
"Saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN APBD," sambungnya.
Advertisement
Masyarakat Bisa Mengamati
Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
"Zamannya sekarang susah, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba," ucapnya.
"Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya," sambungnya.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
