Pengamat Sarankan Calon Menteri BUMN Prabowo dari Profesional, Harus Berani Bilang No

Calon menteri BUMN menurut Riko Noviantoro harus tidak terkait dengan cawe-cawe politik praktis. Karena jika demikian bisa mengganggu kinerja BUMN.

oleh Tim News diperbarui 12 Okt 2024, 11:10 WIB
Menteri BUMN erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional. Dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro menyoroti munculnya sejumlah nama yang menjdi calon menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pemerintahan baru, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dia berharap, siapa yang ditunjuk menjadi menteri BUMN adalah sosok profesional. 

"Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan kedua dari kalangan profesional," tegas Riko dalam Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo? di Jakarta, Jumat (11/10/2024). 

Harus bisa membaca peta ekonomi nasional ditekankan karena menurutnya Menteri BUMN erat kaitannya dengan wajah perekonomian nasional. Dari nilai tukar rupiah hingga daya beli masyarakat. 

"Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi bagaimana melihat peta ekonomi kita," kata Riko.  

Selain itu, calon menteri BUMN menurut Riko Noviantoro harus tidak terkait dengan cawe-cawe politik praktis. Karena jika demikian bisa mengganggu kinerja BUMN. 

Anggota DPR RI Harris Turino tidak sependapat dengan syarat cawe-cawe politik yang disampaikan Riko. Sebab bagaimanapun Presiden Terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih calon terbaik.  

"Siapapun presidennya memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi, tidak usah dipersoalkan," kata Harris. 

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, permasalahan yang mesti ada sosok calon menteri BUMN ke depan haruslah bermoral. Bukan apa-apa, kementerian ini mengelola keuangan negara yang tidak sedikit. 

"Sepuluh ribu triliun itu duit gede," kata Harris. 

Legislator dari Dapil Jateng IX itu menambahkan, selain soal moral calon menteri BUMN ke depan sebenarnya sangat simpel. Yakni berani bilang NO.  "Menteri BUMN yang berani ngomong NO ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu," katanya. 

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang sebelumnya bermitra dengan BUMN, Harris Turino menyinggung bagaimana ada perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan pelat merah lainnya. 

Padahal, sangat terang diketahui jika perusahaan yang akan diakuisisi itu kondisinya sakit. Namun dengan segala macam alasan, dipaksa mengakuisisi perusahaan tersebut. 

"Saya tidak menyebut bumnnya, tetapi atas nama segala macam diminta menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu. Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang no," tutupnya.


Prabowo Sudah Pantau Para Calon Menterinya Sejak Lama

Pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan sudah melakukan uji kelayakan terhadap para calon menteri untuk duduk di kabinetnya.

Menurut Prabowo, banyak yang bagus dan kapabel untuk membantunya di pemerintahan selama lima tahun mendatang. "Sebenarnya prosesnya sudah berjalan dengan lama. Tentunya kita berkoalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari latar belakangnya," kata Prabowo Subianto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/10/2024). 

"Saya harus akui banyak sekali yang sangat bagus, sangat kapabel dan sebagian juga kita sudah pantau lama," sambungnya.

Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra ini sudah berada di dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM). Sehingga, banyak mengetahui mana saja menteri-menteri yang kapabel dan profesional.

"Saya katakan, kan saya sudah jadi bagian Kabinet Indonesia Maju dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang kapabel, banyak yang profesional," ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan dirinya sudah melakukan pemantauan dan juga diskusi yang memang tidak dilaksanakan di hadapan wartawan. Sehingga luput dari pemberitaan.

"Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan," ucap Prabowo.

Prabowo menambahkan, para pimpinan partai akan mengajukan nama-nama kader yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. "Saya sudah jelaskan, tentunya pimpinan partai akan mengajukan," kata Prabowo.

Infografis Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Telan Anggaran Rp 71 Triliun. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya