Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan akan memangkas proses perizinan eksplorasi minyak dan gas bagi investor.
Advertisement
"Ke depan akan dipangkas regulasi menghambat eksplorasi dari 320 izin, sekarang tinggal 140 izin. (Pemangkasan) ini supaya investor masuk,” ungkap Bahlil Lahadalia dalam Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, Senin (14/10/2024).
Pemangkasan ini salah satunya karena besarnya jumlah sumur minyak dan gas di Indonesia yang tidak beroperasi atau idle.
Kementerian ESDM mencatat, hanya terdapat 600.000 sumur migas yang aktif di Indonesia, sedangkan 16.600 lainnya berstatus idle.
"Setelah di-breakdown ada 5.000 sumur yang bisa dioptimalkan. Kita harus eksplorasi, sudah banyak di timur," jelas Bahlil.
Namun, untuk mengaktifkan sumur migas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, diperlukan dukungan dari aliran investasi. Tetapi untuk menarik investasi, dibutuhan regulasi.
Lifting Minyak
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyoroti masalah penurunan lifting minyak di Indonesia yang sudah berlangsung 30 tahun.
Dari produksi minyak sebesar 1,6 juta barel per hari (bph) sejak era 1900an, lanjut menurun menjadi 800-900 ribu bph pada tahun 2008 silam, dan turun lagi menjadi 600 ribu bph di masa ini.
"Yang terjadi di tahun '96-'97 kita ekspor, sekarang berbalik kita impor jumlah yang sama ini kira-kira masalah negara kita," imbuhnya.
“Jadi kalau gak bisa atasi lifting, maka jangan mimpi kita menuju kedaulatan energi," ucap Bahlil.
Bakal Jadi Menteri ESDM di Era Prabowo? Ini Kata Bahlil Lahadalia
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara soal isu dirinya akan menjadi Menteri ESDM di periode kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Bahlil mengaku belum bisa memastikan dirinya benar-benar akan menjadi Menteri ESDM di era Prabowo atau tidak. Namun, yang pasti ia siap jika ditunjuk kembali.
"Saya kalau ditanya apakah lanjut atau tidak, saya enggak bisa memastikan karena itu adalah kewenangan prerogatif bahwa Presiden terpilih, bahwa Prabowo,” kata Bahlil di Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dia menuturkan, peran Presiden Jokowi dalam membangun sektor ESDM sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan lifting minyak naik dan hiliriasasi di sektor pertambangan yang berjalan dengan baik, sehingga banyak manfaat yang dirasakan.
"Begini, Bapak Presiden ini 10 tahun memimpin negara dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pas sudah berhenti itu meminta nasihat,” ujarnya.
"Harapan saya kementerian ESDM sekalipun cuman saya baru sebulan lebih, lebih kompak, bisa bekerja, sama kolaborasi untuk membangun dan mewujudkan target negara sehingga lifting minyak naik, hilirisasi bisa berjalan sesuai arah Bapak Presiden, dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.
Advertisement
Hilirisasi Sektor Tambang
Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos).
"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita," kata Jokowi.
Jokowi pun mengklaim penerimaan negara dari hilirisasi sektor pertambangan sangat banyak, di antaranya bersumber dari PPh 21, royalti, pajak badan dan lainnya.
"Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ (hilirisasi) banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan (PPh) 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar sekali,” pungkas Jokowi.
