Bahlil: Calon Menteri Prabowo Hak Prerogratif Presiden Terpilih

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara soal isu dirinya akan menjadi Menteri ESDM di periode kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bahlil mengaku belum bisa memastikan dirinya benar-benar akan menjadi Menteri ESDM di era Prabowo atau tidak. Namun, yang pasti ia siap jika ditunjuk kembali.

"Saya kalau ditanya apakah lanjut atau tidak, saya enggak bisa memastikan karena itu adalah kewenangan prerogatif bahwa Presiden terpilih, bahwa Prabowo,” kata Bahlil di Jakarta, ditulis Jumat (11/10/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dia menuturkan, peran Presiden Jokowi dalam membangun sektor ESDM sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan lifting minyak naik dan hiliriasasi di sektor pertambangan yang berjalan dengan baik, sehingga banyak manfaat yang dirasakan.

"Begini, Bapak Presiden ini 10 tahun memimpin negara dan 10 hari lagi beliau akan berakhir. Kami sebagai keluarga besar ESDM pas sudah berhenti itu meminta nasihat,” ujarnya.

"Harapan saya kementerian ESDM sekalipun cuman saya baru sebulan lebih, lebih kompak, bisa bekerja, sama kolaborasi untuk membangun dan mewujudkan target negara sehingga lifting minyak naik, hilirisasi bisa berjalan sesuai arah Bapak Presiden, dan memangkas aturan-aturan yang memperlambat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan banyak manfaat yang dirasakan dari hasil hilirisasi sektor pertambangan, yang tidak hanya dinikmati oleh pelaku industri saja.

Dari hilirisasi sektor pertambangan penerimaan negara mengalami peningkatan yang diperoleh dari pajak, royalti, hingga dividen. Sehingga bisa manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi, hingga bantuan sosial (bansos). 

"Kalau semua masuk ke industri, masuk ke industri-industri turunan, akan melompat penerimaan negara dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun bandara baru untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita,"  kata Jokowi.

Jokowi pun mengklaim penerimaan negara dari hilirisasi sektor pertambangan sangat banyak, di antaranya bersumber dari PPh 21, royalti, pajak badan dan lainnya.

"Jangan keliru, negara itu penerimaan dari situ (hilirisasi) banyak sekali, dalam bentuk pajak badan, pajak penghasilan (PPh) 21, royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport kita dapat dividen, pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) besar sekali,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto akan melantik menteri-menteri baru pada Senin, 21 Oktober 2024. Pelantikan para menteri akan dilakukan sehari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Awalnya, Jokowi berbicara soal target pertumbuhan ekonomi Prabowo Subianto sebesar 8 persen. Dia pun meyakini Prabowo dapat mencapai target tersebut sehingga meningkatkan GDP per kapita Indonesia.

Jokowi lalu meminta semua pihak bersabar menunggu jajaran menteri pilihan Prabowo. Menurut dia, masyarakat dapat mengetahuinya pada Senin pekan depan usai dilantik Prabowo.

"Nanti tunggu saja hari Senin, seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam Kompas CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (11/10/2024).

Jokowi meminta agar bocoran nama-nama menteri Prabowo tak ditanyakan kepadanya. Pasalnya, kata dia, masyarakat akan langsung menuduhnya mengintervensi Prabowo dalam penyusunan kabinet.

"Kalau mau tahu menterinya (Prabowo) siapa-siapa tanya ke Pak Ahmad Muzani (Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra). Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu karena orang akan langsung negativisme tadi. (Bilang) Saya ikut-ikut, intervensi," jelasnya.

Jokowi menegaskan dirinya tak pernah mengintervensi Prabowo dalam menyusun kabinet sebab hal tersebut merupakan hal prerogatif presiden. Jokowi menekankan dirinya pun tak mau diintervensi siapapun dalam hal-hal yang bersifat hak prerogatif presiden.

"Saya pun juga tidak pernah mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya tidak mau ikut-ikutan," ujarnya.

Dia mengaku hanya akan berbicara soal kabinet apabila dimintai pendapat. Jokowi menyebut Presiden memiliki hak prerogatif yang diamanahkan oleh masyarakat.

"Tapi kalau ditanya ya saya jawab. Kalo ditanya, kalo enggak ditanya saya gak akan jawab. 'Pak gimana ini menurut Bapak, Pak Andre Rosiade?'. Nah saya jawab. Meskipun kemarin kita (Jokowi dan Prabowo) makan malam 2,5 jam, ndak, kalo ndak ditanya, saya gak (jawab)," pungkas Jokowi.