Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Salah satu isu yang mencuat terkait struktur kementerian dalam pemerintahan tersebut adalah rencana untuk menambah jumlah kementerian menjadi 46.
Advertisement
Di antara kementerian yang akan dipecah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), yang direncanakan akan dibagi menjadi dua entitas terpisah, Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.
Menanggapi rencana tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, menyampaikan pendapatnya mengenai pemisahan kementerian ini.
Azizah menyatakan pemisahan ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Meskipun Azizah belum mendapatkan informasi lebih lanjut tentang arahan dari pemerintahan baru, ia merasa bahwa penggabungan antara koperasi dan usaha kecil menengah lebih tepat untuk mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia.
"Saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya bagaimana," ungkap Azizah dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (14/10).
Ia juga menjelaskan dalam pandangannya, wirausaha adalah konsep yang luas dan dapat meliputi berbagai bentuk usaha, baik itu koperasi, perusahaan terbatas (PT), atau perseroan komanditer (CV).
"Nantinya bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya," terang dia.
Azizah menambahkan model pengelolaan wirausaha di negara lain, seperti Korea Selatan, dapat dijadikan contoh. Di Korea Selatan (Korsel), satu kementerian bertanggung jawab untuk startup dan usaha kecil menengah, yang menunjukkan bahwa wirausaha dapat dikelola secara terpadu.
"Tapi saya lihat wirausaha ada dimana mana. Jadi artinya bisa disatukan juga. Kita ambil contoh di beberapa negara paling dekat Korsel memang satu menteri itu startup dan smi. Jadi isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terang Azizah.
Teten Masduki Ungkap Cara Indonesia Jadi Jawara Busana Muslim Dunia
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginginkan produk busana muslim Indonesia bisa diperhitungkan di kancah global. Dia pun meramu sejumlah caranya.
Teten melihat peluang dari sektor modest fashion atau kecenderungan pakaian tertutup yang diproduksi di Indonesia. Untuk merambah pasar global, menurut dia perlu ada penguatan ekosistem.
"Pertama, harus menyiapkan ekosistem industri modest fashion dalam negeri yang sekarang belum mengarah ke industrialisasi," kata Teten dalam Jakarta 1st Modest Fashion Month (Mofam), mengutip keterangan resmi, Senin (14/10/2024).
Menteri Teten mengaku sudah sejak lama melihat modest fashion adalah salah satu keunggulan domestik indonesia. Modest fashion punya basis kultural yang kuat, juga punya potensi menjadi industri berkelanjutan. Bahkan, dia menyebut Indonesia juga memiliki market besar di dalam negeri.
"Kita bisa melirik market besar dari masyarakat Muslim. Kita melihat potensi market demand kita, produk lifestyle yang sangat dinamis," ujarnya.
Kedua, kata Menteri Teten, Indonesia harus melakukan Research and Development yang melibatkan desainer, hingga industri tekstil. Ketiga, harus menyiapkan segala sesuatu untuk mendukung upaya masuk dalam rantai pasok industri.
"Kita harus terus mengembangkan bahan baku menyesuaikan perubahan market. Ini belum tertata dengan baik. Ini harus disiapkan terlebih dahulu, kita harus menyiapkan brand lokal agar bisa bersaing dengan brand asing, baik di dalam maupun luar negeri," tegas Menteri Teten.
Advertisement
