Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia usul kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk melakukan penambahan nomenklatur bidang Transportasi Digital pada posisi jabatan staf khusus (stafsus) presiden.
Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai, presiden jadi sosok vital penyeimbang ekosistem transportasi berbasis daring. Usulan kelompok ojek onine (ojol) ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan menyusun program-program Prabowo pada bidang transportasi digital.
Advertisement
"Kami sangat yakin Presiden Prabowo Subianto sangat konsen akan hal menjaga kestabilan dan sustain-nya ekosistem transportasi berbasis daring. Karena kemajuan masif dan pesat teknologi tidak dapat terhindarkan, dan perlu adanya sosok personal sebagai penyambung program dari ekosistem kepada lembaga Kepresidenan RI," ujar Igun, Senin (14/10/2024).
Igun menambahkan, asosiasi driver online secepatnya akan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Prabowo. Salah satunya agar ditambahkan nomenklatur posisi jabatan Stafsus Bidang Transportasi Digital.
"Sehingga dapat membantu presiden memberikan masukan dan menyampaikan program presiden kedepannya. Garda berharap surat permohonan audiensi disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto," sambung dia.
Menurut dia, ekosistem transportasi online terus berkembang sangat pesat sejak dimulai periode 2009-2010. Ia beranggapan bahwa masyarakat dapat menerima revolusi digital di bidang transportasi.
"Permintaan/demand masyarakat akan kebutuhan alat transportasi berbasis daring meningkat. Sehingga hal ini sudah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Pemerintah harus memperhatikan ekosistem transportasi berbasis daring ini," pintanya.
Masalah Pelindungan Sosial
Namun, ia menilai ekosistem transportasi online di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) belum optimal. Meskipun valuasi perusahaan start up yang membawahinya telah berkembang pesat, dari berstatus unicorn menjadi decacorn dalam 5-7 tahun bisnisnya.
Jika lebih mendapat dukungan dari pemerintah, Igun meyakini perusahaan ojek online di Indonesia bisa mencapai level hectocorn dengan valuasi lebih dari USD 100 miliar.
"Namun valuasi yang terus meningkat ini seharusnya berimbang juga pada kesejahteraan dan pelindungan sosial, serta adanya payung hukum bagi para operatornya di lapangan. Yang tidak lain adalah para pengemudi ojek daring, taxi daring dan kurir daring, baik yang roda dua maupun roda empat, agar ekosistem berjalan stabil dan sustain," tuturnya.
Advertisement
