Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau disebut BTN menyatakan pengembangan fitur beli sekarang bayar nanti (buy now pay later/BNPL) atau paylater tidak akan diluncurkan pada 2024.
"Sabar belum tahun ini kayaknya,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, usai menghadiri acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Advertisement
Sebelumnya, fitur Paylater BTN ditargetkan meluncur pada semester 1 2024. Namun, rencana tersebut belum terlaksana lantaran pihaknya masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Adapun untuk plafon uji coba, BTN akan mulai dari Rp 20 juta.
Adapun saat ini BTN telah memberikan layanan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan tingkat bunga rendah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat semakin banyak generasi muda yang menggunakan layanan paylater. Penggunaan paylater sangat populer di kalangan generasi Z dan milenial, sehingga mereka tidak sepenuhnya menyadari risiko jika terlibat.
Ketidakpahaman mengenai jangka waktu pembayaran dan bunga yang mungkin dikenakan, dapat mengakibatkan akumulasi utang yang signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi utang warga RI di paylater meningkat drastis, adalah banyaknya promo dan penawaran menarik yang ditawarkan oleh penyedia layanan.
Istilah "paylater" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu "pay" yang berarti membayar dan "later" yang berarti nanti. Secara keseluruhan, istilah ini merujuk pada sebuah layanan pembiayaan yang memungkinkan kita melakukan pembelian barang atau jasa tanpa harus membayar pada saat itu juga.
Sebagai gantinya, kita dapat menunda pembayaran dan melunasinya di kemudian hari, baik dalam satu kali pembayaran penuh maupun dengan cara mencicil dalam beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
BTN Siap Jalankan Target Pembangunan 3 Juta Rumah Prabowo Subianto
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menjalankan pembangunan tiga juta rumah per tahun yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, sebelumnya di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya ditargetkan pembangunan 1 juta rumah. Namun, di era Pemerintahan Prabowo Subianto ditingkatkan menjdi 3 juta rumah.
"Hari ini Pak Jokowi mintanya 1 juta rumah. Dan new goverment mintanya 3 juta rumah termasuk 2 juta rumah di desa," kata Nixon dalam acara BUMN Learning Festival di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Nixon menyebut, jika nanti BTN mampu mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah, maka BTN akan menjadi The Best Mortgage Bank In South East Asia.
"Ini menjadi satu visi misi, kalau BTN bisa tumbuh dengan angka seperti itu maka kita akan menjadi The Best Mortgage Bank In South East Asia, pasti enggak ada yang ngalahin di Asean dengan pertumbuhan 3 juta rumah setahun," ujarnya.
Sebagai informasi, dari target 3 juta rumah tersebut diantaranya pembangunan 1 juta dilakukan dalam bentuk apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah lainnya akan dibangun di pedesaan per tahun.
Diserahkan ke BUMDes
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk membangun rumah tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di daerah.
Selain di pedesaan, Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran ini juga menargetkan pembangunan di perkotaan. Setiap tahun, 1 juta unit apartemen akan dibangun, termasuk di ibu kota Jakarta.
Advertisement
10 Tahun, Menteri Basuki Telah Bangun 10,2 Juta Rumah
Sebelumnya, program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (jokowi) di awal pemerintahan atau pada 2014 berjalan sesuai target. Hingga saat ini lebih dari 10 ribu rumah telah dibangun dalam program tersebut
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, Kementerian PUPR telah membangun 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah. Pembangunan ini dilakukan selama selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kalau yang Program Sejuta Rumah hasilnya 10,2 juta unit rumah, tapi ini bukan hanya APBN, termasuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semua," ujar Menteri Basuki dikutip dari Antara, Sabtu (5.10/2024).
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah.
Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.
Rusun yang baru saja diresmikan adalah Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong yang terdiri dari 1 tower setinggi 3 lantai dengan 43 unit. Rusun ini mampu menampung 168 orang mahasiswa.
"Jadi saya kira kalau untuk capaian programnya sudah bagus, termasuk FLPP-nya nambah terus," kata Basuki.
Dirinya juga menyampaikan bahwa rencana pemisahan kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat pada pemerintahan baru akan membuat lebih fokus dalam mencapai Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat.
"Jadi kalau ke depan menjadi (Program) Tiga Juta Rumah, saya kira dengan pemisahan itu bagus sekali, jadi lebih fokus," katanya.
Daya Saing
Kementerian PUPR senantiasa berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, Kementerian PUPR menyelesaikan sejumlah infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Basuki mengatakan salah satu peran utama infrastruktur, di mana infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.
"Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian," kata Menteri Basuki.
Advertisement
