Liputan6.com, Jakarta Menjelang transisi pemerintahan baru pada 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mulai menyusun kabinetnya, memanggil beberapa tokoh kunci untuk ditugaskan sebagai menteri. Pemerintahan baru ini memberikan kesempatan signifikan untuk menjembatani kesenjangan antara populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia.
Prabowo mengundang beberapa tokoh ekonomi nasional, termasuk Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; serta menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini seperti Agus Gumiwang, Erick Thohir, dan Sri Mulyani, untuk membahas potensi peran mereka sebagai calon menteri Prabowo. Pertemuan ini menandai awal baik keberlanjutan dan pembentukan kabinet baru yang bertujuan untuk merevitalisasi dan memajukan lanskap ekonomi Indonesia.
Advertisement
Dalam konteks ini, Piter Abdullah Rejalam, seorang ekonom senior dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menekankan kebutuhan mendesak bagi pemerintah baru untuk memprioritaskan inklusi keuangan.
“Akses terhadap layanan keuangan tetap menjadi hambatan signifikan bagi banyak orang Indonesia, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah. Kabinet baru harus menerapkan kebijakan yang memfasilitasi akses keuangan bagi populasi yang kurang terlayani dengan layanan keuangan yang mudah diakses di Indonesia ini,” tegas Piter, yang juga menjabat di Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dikutip Selasa (15/10/2024).
Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan yang inovatif menjadi semakin penting. Piter menyoroti bahwa industri Layanan Keuangan Digital sedang berkembang pesat di Indonesia, dengan banyak perusahaan yang mampu mendukung upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan.
Perusahaan-perusahaan seperti KoinWorks, Bank Saqu - yang fokus pada segmen “solopreneurs”, dan penyedia layanan keuangan digital lainnya seperti Gopay dan Ovo, menggambarkan bagaimana teknologi dapat menjembatani kesenjangan yang ada dalam akses keuangan.
Dengan memanfaatkan alat seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, perusahaan-perusahaan ini mentransformasi aksesibilitas layanan keuangan, menjadikannya lebih mudah dijangkau oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang kurang terlayani.
Pemberdayaan UMKM
Sebagai contoh, KoinWorks baru-baru ini meluncurkan serangkaian program edukatif yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan masyarakat luas dalam rangka merayakan Bulan Inklusi Keuangan 2024.
“Komitmen kami untuk memberikan layanan keuangan yang bertanggung jawab dan produktif tercermin dalam pendekatan inovatif kami,” kata CEO dan Co-Founder KoinWorks Group Benedicto Haryono.
“Dengan memanfaatkan AI dan pembelajaran mesin, kami dapat mempercepat proses pengajuan pinjaman dan menciptakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik UMKM Indonesia," lanjut dia.
Inisiatif ini tepat sasaran, mengingat indeks literasi keuangan Indonesia berada di angka 65,43% dan indeks inklusi keuangan di 75,02%. Meskipun kemajuan telah dicapai, masih ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman tentang produk keuangan digital di antara populasi yang kurang terlayani.
"Program kami bertujuan untuk mendidik dan memberdayakan individu agar dapat memanfaatkan layanan keuangan digital dengan bijak," tambah Benedicto.
Advertisement
Pemerintahan Prabowo
Implikasi yang lebih luas dari keuangan digital melampaui pemberdayaan individu. "Mempromosikan inklusivitas melalui layanan keuangan digital tidak hanya meningkatkan kehidupan individu tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi di Indonesiai," kata Pieter.
Dengan menjembatani kesenjangan akses keuangan, pemerintah baru dapat merangsang kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Saat pemerintahan Prabowo bersiap untuk dilantik, integrasi teknologi dalam layanan keuangan menajdi sangat penting. Penyedia Layanan Keuangan Digital akan menjadi panutan bagi inovasi yang kuat dalam sektor ini, menginspirasi lembaga-lembaga lain untuk mengadopsi strategi serupa dan memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagai kesimpulan, kabinet yang akan datang memiliki kesempatan krusial untuk secara signifikan mempengaruhi akses keuangan bagi komunitas yang kurang terlayani. Dengan memprioritaskan inisiatif yang memanfaatkan teknologi dan mempromosikan inklusivitas, Indonesia dapat membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi negara.
