Laporan PBB: Hanya Sedikit Negara Susun Rencana Perlindungan Alam

PBB menyebut, kurang dari 15 persen negara di dunia yang mengajukan rencana perlambatan kerusakan alam.

oleh Tim Global diperbarui 19 Okt 2024, 15:06 WIB
Ilustrasi gedung PBB (Pixabay/Anfaenger)

Liputan6.com, Washington, DC - Kurang dari 15 persen negara di dunia telah mengajukan rencana untuk memperlambat kerusakan alam menjelang pertemuan puncak keanekaragaman hayati global di Kolombia. Demikian menurut hitungan yang dibagikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (16/10/2024).

Sebanyak 196 negara anggota Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) PBB telah mengadopsi kerangka kerja pada 2022 dengan 23 target untuk "menghentikan dan membalikkan" musnahnya alam pada 2030.

Dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (19/10) sekitar seperempat spesies hewan dan tumbuhan yang dinilai terancam, dan sekitar satu juta spesies sudah menghadapi kepunahan, banyak di antaranya dalam beberapa dekade terakhir, menurut data PBB.

Di bawah apa yang disebut Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, yang diadopsi di Kanada dua tahun lalu, negara-negara diminta untuk menyajikan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional pada pertemuan COP16 yang dibuka di Kota Cali, Kolombia pada Senin (21/10).

Namun, sekretaris eksekutif CBD, Astrid Schomaker mengatakan pada Rabu bahwa hanya 29 dari 196 negara penanda tangan CBD, yang telah mengajukan rencana lengkap hingga saat ini.

Sembilan puluh satu telah menyerahkan target nasional yang kurang menyeluruh.

"Kami tahu bahwa masih banyak lagi pengajuan yang sedang dalam proses," kata Schomaker dalam jumpa pers.

 


Agenda COP16 CBD

ilustrasi PBB (sumber: freepik)

23 target kerangka kerja tersebut termasuk menempatkan setidaknya 30 persen dari semua wilayah daratan dan perairan di bawah konservasi pada 2030, dan menghentikan kepunahan spesies yang terancam punah akibat manusia.

Ribuan delegasi termasuk tujuh kepala negara dan sekitar 140 menteri pemerintahan, diharapkan menghadiri COP16 CBD, yang berlangsung hingga 1 November.

Forum tersebut bertugas menyepakati mekanisme pemantauan dan pendanaan untuk memastikan target dapat dipenuhi.

Infografis Menlu Retno Desak 3 Tuntutan Dukung Palestina di DK PBB. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya