Liputan6.com, Jakarta - Studi Demokrasi Rakyat atau SDR melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024). Mereka mendesak KPK mengusut tuntas kasus impor beras.
“Kehadiran Studi Demokrasi Rakyat (SDR) di depan gedung KPK RI pada hari ini adalah menagih janji KPK RI yang pernah disampaikan oleh Juru bicara KPK RI Bung Tessa Mahardika dan tindaklanjut laporan SDR yang diterima KPK RI,” ungkap Direktur Eksekutif Studi Demorkasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.
Advertisement
Dalam aksi tersebut, Hari berharap, agar Presiden terpilih RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto dapat segera mengganti Arief Prasetyo Adi dari posisi Kepala Bapanas RI.
Sebelumnya, KPK memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp294,5 miliar bisa dilanjut ke penyidikan.
Laporan terkait dengan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat atau SDR pada tanggal 3 Juli 2024.
Lembaga anti-rasuah tersebut dikabarkan mulai melakukan pemanggilan kepada saksi dari Perum Bulog terkait dengan kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar, Rabu (21/8/2024).
Saksi-saksi tersebut merupakan bawahan yang bekerja di Perum Bulog.
Koordinasi
Sementara, KPK dan SDR sendiri telah melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp294,5 miliar.
Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Advertisement
