Liputan6.com, Gorontalo - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Gorontalo melakukan aksi mogok kerja. Mereka beramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Aksi ini dipicu sejumlah permasalahan yang dihadapi para sopir. Antara lain kelangkaan BBM jenis solar, pembatasan jam operasional truk, serta proyek infrastruktur yang menghambat akses jalan utama mereka.
Baca Juga
Advertisement
Ketua DPW ALFI Gorontalo, Mohammad Jefri Isa, menegaskan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional truk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017. Alturan tersebut dinilai berkontribusi pada penumpukan barang yang berujung pada kerugian dalam sektor logistik. “Dengan adanya Pergub itu membatasi pergerakan kontainer,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa peningkatan angka distribusi, khususnya untuk ekspor jagung, memerlukan fleksibilitas dalam waktu operasional truk. Dalam aksi mogok ini, sebanyak 174 sopir truk menyatakan komitmennya untuk terus melakukan demonstrasi hingga tuntutan mereka dipenuhi. “Kalau tidak diindahkan, maka kami akan tetap mogok kerja,” tegas Jefri.
Simak juga video pilihan berikut:
Langkah Pemerintah
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PPP, Faisal Hulukati yang menerima langsung massa aksi, mengungkapkan enam poin tuntutan yang diajukan. Termasuk pencabutan Pergub Nomor 73 Tahun 2017 dan mengatasi kelangkaan BBM solar bersubsidi. “Kami meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melahirkan satu kebijakan,” kata Faisal.
Faisal juga mengungkapkan bahwa sekitar 600 kontainer barang saat ini tertahan. Jika tidak ada langkah konkret, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. “Sudah sekitar 650 kontainer yang perlu kami pikirkan. Kami dari DPR, meskipun alat kelengkapan Dewan belum terealisasi, sudah sepakat dengan Pak Kadis untuk meminta agar truk-truk dapat segera beroperasi kembali untuk mengurai barang yang tertahan,” jelasnya.
Terkait kelangkaan BBM solar, Faisal menekankan bahwa masalah ini menjadi faktor krusial yang menghambat distribusi. Suplai BBM subsidi yang tidak merata membuat banyak truk tidak dapat beroperasi. “Kami mendapat informasi bahwa sekitar 80.000 liter BBM akan ditambah, dengan 8.000 liter per hari untuk mendukung operasional truk-truk ini,” tambahnya.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menegaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti tuntutan dari para sopir. “Saya setelah ini langsung ke pak Sekda selaku ketua forum LLJ untuk menyampaikan segala aspirasi teman-teman sopir," tegasnya.
Advertisement
