Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Kalimantan Timur Yulianus Henock Sumual menyampaikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Selamat atas resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 untuk Prabowo-Gibran pada pelantikan di Gedung MPR RI 20 Oktober 2024. Sebagai Senator, kami mengapresiasi hadirnya duet pemimpin baru Indonesia, semoga bisa membawa bangsa kita menuju Indonesia Maju guna menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ini.
Advertisement
Rakyat menanti kabinet kerja yang diangkat Presiden Prabowo, apakah sesuai dengan harapan atau tidak.
"Kami berharap agar kabinet Prabowo-Gibran benar-benar mengutamakan ‘zaken kabinet’, dikuasai orang-orang profesional di bidangnya, dan tidak mengutamakan balas jasa tim sukses atau partai pendukung saat Pilpres lalu," ungkap anggota Komite II dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI ini.
Mencermati pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri dan calon kepala badan yang jumlah keseluruhannya melebihi 100 orang, Yulianus Henock berharap, meski terkesan gemuk, kabinet Prabowo-Gibran harus bekerja efektif.
"Sisi positifnya, dengan penambahan menteri koordinator dan beberapa kementerian dipecah jadi dua atau bahkan tiga kementerian baru, kerjanya bisa lebih fokus menyejahterakan rakyat. Kabinetnya boleh gemuk, tapi rakyat jangan sampai malah lebih kurus," jelasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Adat Dayak Kaltim 2024-2029 ini juga berharap adanya keterwakilan menteri yang berasal dari Kalimantan.
"Bagaimanapun, Ibu Kota Nusantara berada di Kaltim. Jadi, kami berharap agar ada keterwakilan warga Kalimantan, khususnya Kaltim, di kabinet Prabowo-Gibran," ujarnya.
Yulianus Henock menegaskan dukungannya pada program-program prioritas Prabowo-Gibran seperti memperkokoh ideologi Pancasila dan hak asasi manusia melalui anggaran bidang pendidikan, peningkatan pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa lewat swasembada pangan.
Kemudian energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital, serta pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif.
"Program lain seperti memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan kesetaraan gender serta membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan juga harus dikontrol oleh lembaga legislatif agar berjalan tepat sasaran," katanya.
