Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara Jakarta, Senin (21/10/2024). Pengangkatan Luhut berdasarkan keputusan presiden (keppres) Nomor 139 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
"Terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," demikian keppres yang ditandatangani Prabowo dibacakan.
Advertisement
Di saat bersamaan, Prabowo juga melantik 53 pejabat yang terdiri dari menteri dan kepala badan. Prabowo lalu memimpin pengucapan sumpah dan jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap para pejabat yang dilantik di depan Prabowo.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung para pejabat.
Luhut sendiri menyebut pengangkatan dirinya menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2025).
Penunjukan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini pun menjadi sorotan dari berbagai pihak, mulai dari politisi, hingga ekonom.
Berikut sederet respons berbagai pihak usai ditunjuknya Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dihimpun Tim News Liputan6.com:
1. Bahlil Sebut Pemikiran Luhut Masih Diperlukan
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, tetap berperan dalam pemerintahan periode 2024-2029 karena pemikirannya yang masih sangat dibutuhkan.
Bahlil menegaskan bahwa Luhut, sebagai tokoh senior Golkar, memiliki pandangan yang sangat berharga.
"Saya yakin pemikiran-pemikiran besarnya masih sangat diperlukan," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024.
Beberapa waktu sebelumnya, Luhut sempat menyatakan niatnya untuk pensiun setelah mengabdi sebagai menteri koordinator di bawah Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan tidak berminat untuk kembali menjabat sebagai menteri jika ditawari oleh presiden terpilih pada Pemilu 2024.
Namun, Luhut menyatakan kesediaannya untuk memberikan saran kepada presiden terpilih apabila diminta.
Bahlil mengaku tidak dapat menjelaskan keputusan Luhut untuk kembali bergabung dalam pemerintahan, karena meskipun sebagai ketua umum partai, ia tidak dapat mewakili Luhut.
"Jika ditanya mengapa beliau kembali, kami tidak bisa menjawab karena itu adalah keputusan dari senior kami, Pak Luhut," jelasnya yang dikutip dari Antara.
Advertisement
2. Airlangga Sebut Luhut Mitra Dekat dalam Kabinet
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait penunjukan Luhut di Dewan Ekonomi Nasional. Ia menyatakan bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah berperan sebagai mitra Kementerian Ekonomi.
"Terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional akan dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan dan sudah menjadi mitra kami di kabinet juga hampir 1 dekade jadi komunikasi lancar," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (21/10/2024), seperti dikutip dari Antara.
Airlangga menuturkan, tupoksi semua jajaran kabinet sudah dijelaskan oleh Presiden Prabowo. Airlangga menyebutkan, salah satu program kerjanya di Kemenko Perekonomian akan berfokus pada jangka menengah panjang untuk mendorong terjaganya daya beli masyarakat.
Kemenko Perekonomian juga akan menjalankan penugasan kemaritiman dan investasi di bidang energi investasi pariwisata.
3. Ekonom Nilai Tupoksi Dewan Ekonomi Nasional Tumpang Tindih dengan Kemenko
Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai kehadiran kembali Dewan Ekonomi Nasional dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua, membuat Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Koordinasi akan berkurang.
"Ada potensi tupoksi yang tumpang tindih antara Dewan Ekonomi Nasional dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2024).
Ia juga menekankan bahwa pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional dianggap tidak efektif.
"Jadi, pembentukan kembali Dewan Ekonomi Nasional sangat useless," tambahnya
Advertisement
