Liputan6.com, Jakarta Guru Besar Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Erlina Burhan menyambut baik bahwa tuberkulosis (TBC) masuk program prioritas Kementerian Kesehatan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
"Saya senang sekali. Saya dukung 100 persen," kata Erlina lewat sambungan telepon dengan Health Liputan6.com pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Advertisement
Dokter spesialis paru konsultan itu pun memberikan dua saran agar program eliminasi tuberkulosis di Indonesia bisa berlangsung lebih efektif:
1. Implentasi Harus Sesuai Rencana
Erlina mengatakan bahwa pemangku kebijakan Indonesia selama ini membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), guideline maupu petunjuk teknis penanganan tuberkulosis sudah baik tapi ketika implementasi tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis.
"Saya selalu bilang bahwa pemangku kebijakan Indonesia itu kalau bikin SOP, guideline, dan juknis (soal TBC) sudah bagus yang lemah itu implementasi," kata Erlina.
"Apa yang direncanakan harus sesuai rencana, di atas kerja bunyi gini tapi pas kenyataannya tidak," kata Erlina.
Ia mencontohkan bahwa menurut guideline seharusnya orang yang terduga tuberkulosis harus diperiksa dahak. Namun, di lapangan tidak semua orang yang terduga TBC melakukan hal tersebut.
Lalu, ada juga guideline bahwa ada satu pasien TB yang positif maka keluarga maupun orang yang kontak dekat perlu diperiksa. Maka dari itu, pada program selanjutnya apa yang sudah tertulis harus diimplementasikan dengan baik.
2. Kolaborasi
Menurut Erlina selama ini program eliminasi tuberkulosis hanya dilakukan Kementerian Kesehatan. Padahal untuk bisa memberantas penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis ini perlu kolaborasi banyak pihak.
Dokter yang sehari-hari praktik di RSUP Persahabatan Jakarta ini mengingatkan pada saat pandemi COVID-19 dimana ada banyak pihak yang gotong royong dalam mengatasi penyakit akibat virus itu.
"Pas COVID-19 itu, bukan hanya ada Kemenkes lalu kementerian lain juga terlibat, semuanya fokus ke COVID-19 dan masyarakat juga fokus ke situ," kata Erlina.
Pemerintah daerah (pemda) juga punya peran besar dalam mendukung eliminasi tuberkulosis.
"Yang punya masyarakat kan Pemda, kalau Pemda enggak ikut mendukung eliminasi TBC itu akan jadi kendala," lanjut Erlina.
Selain itu, Erlina mengingatkan agar sistem pelaporan tuberkulosis dibuat dengan baik. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta bisa menginput data.
"Pihak praktik swasta tidak melaporkan kasus tapi belum sistem belum available ya," kata Erlina.
Advertisement
Sistem Pelaporan TBC
Selain itu, Erlina mengingatkan agar sistem pelaporan tuberkulosis dibuat dengan baik. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta bisa menginput data.
"Pihak praktik swasta tidak melaporkan kasus tapi belum sistem belum available ya," kata Erlina.
3 Program Prioritas Kemenkes
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada tiga hal yang dititip oleh Prabowo Subianto pada Kemenkes.
“Ada tiga program dari kita, nomor satu itu skrining untuk masyarakat semua siklus hidup karena yang penting kan buat Kementerian Kesehatan jaga masyarakat kita tetap sehat, bukan hanya mengobati orang sakit. Pengobatan promotif, preventif, itu jauh lebih penting dibandingkan kuratif,” jelas Budi.
"Tugas yang kedua beliau (Prabowo Subianto) meminta harus ada program membangun rumah sakit-rumah sakit terutama di daerah tertinggal, terluar, kepulauan. Supaya masyarakat di sana bisa mendapat akses kesehatan yang sama dengan masyarakat di kota-kota besar.”
Sementara, program ketiga terkait dengan pemberantasan tuberkulosis (TBC).
“Yang nomor tiga beliau juga titip supaya tuberkulosis ditangani dengan lebih cepat. Ini penyakit menular yang kematiannya paling banyak di dunia jauh di atas COVID. Sudah 1 milyar orang meninggal (akibat TBC) sejak 100 tahun yang lalu.”
Advertisement
