Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku optimistis dengan masa depan APBN. Dia menjanjikan adanya sumber dana luar biasa untuk tambahan anggaran di masa mendatang.
Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda yang didapatnya, ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun nakal yang menjalankan bisnis secara ilegal. Disebut nakal karena pemilik kebun itu tidak memiliki NPWP dan tak punya rekening bank di Indonesia.
Advertisement
"Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama tapi tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim dalam sesi bincang bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Hashim juga membawa kabar baik sebagai utusan khusus Presiden RI dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Ia mengabarkan, menurut asesmen dan kajian dari PBB, hutan-hutan Indonesia bisa menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.
"Dengan biaya atau cost minimal USD 10 dolar per ton, mungkin kita bisa dapat lebih. Saya nanti di Baku akan omongkan, akan lelang. Kalau Saudi, Qatar, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi berminat, kita jual minimal USD 10 (per ton)," terangnya.
"Berarti apa, berarti itu USD 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp 90 triliun kurang lebih dana baru," sambung Hashim.
Kabar Baik Lain
Kabar baik berikutnya, berdasarkan kajian PBB bersama Jeff Bezos Foundation dan KLHK, ada tambahan sekitar 600 juta kredit karbon lagi yang bisa ditawarkan.
"Mungkin di kuartal kedua/ketiga, kita bisa dapat USD 6 miliar lagi. Berarti kita bisa dapat Rp 190 triliun tambahan dana untuk masuk APBN," imbuhnya.
Sehingga menurut perhitungannya, alokasi anggaran bisa mendapat tambahan dana besar hingga ratusan triliun rupiah di tahun pertama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp 190-300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun kurang lebih dana baru," pungkas Hashim Djojohadikusumo.
Pesan Prabowo di Pembekalan Calon Menteri: APBN untuk Rakyat Bukan Pribadi
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas turut hadir dalam pembekalan calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Dia pun mengulas pesan dari Presiden Terpilih selama penyampaian materi.
“Intinya, presiden terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau. Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” tutur Andi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Andi menyebut, dalam pembekalan para calon menteri diminta untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok atau tupoksi masing-masing dan selalu berkoordinasi demi mewujudkan visi misi presiden.
“Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden Terpilih,” jelas dia.
“Yang paling berkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian atau ketahanan pangan,” sambungnya.
Tidak ketinggalan pembahasan menyangkut pengelolaan energi dan air untuk rakyat sebagaimana amanah UUD 1994.
“Karena itu presiden terpilih menyatakan apapun yang terjadi beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri,” Andi menandaskan.
Advertisement
Pembekalan Calon Menteri
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang di antaranya merupakan calon menteri ke kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Mereka akan menerima pembekalan sebelum nantinya masuk kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
"Yang sesuai data 59 orang," ujar Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menhan Prabowo Subianto, Letnan Kolonel Infantri (Letkol Inf) G. Borlak di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Borlak mengaku tidak mengetahui siapa saja yang datang dan tidak dari daftar 59 nama tersebut.
"Kami belum tahu karena kami di sini enggak megang data yang masuk di atas. Mereka yang di dalam kali ya," jelas Borlak.
