Menkeu Sri Mulyani Punya 3 Wamen dan di Bawah Presiden, Apa Tugas Pentingnya?

Terkait adanya 3 wamen ini, Thomas Djiwandono, yang kini menjadi salah satu Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan alasannya. Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan menggenjot penerimaan APBN dan meningkatkan perannya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Ya beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar," ujar Thomas.

Dia mengatakan, ketiganya diminta membantu kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kami disuruh membantu ibu Menkeu dalam hal ini ibu Sri Mulyani, kami bertiga adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkap pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para Wamenkeu pilihannya.

"Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat kedepannya," bebernya.

Sri Mulyani Optimis Target APBN 2025 Tercapai

Setelah dilantik kembali sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin (21/10/2024), Sri Mulyani Indrawati langsung mengadakan rapat perdana bersama tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

Dilansir dari akun Instagram resminya, Sri Mulyani menerima laporan lima tahunan yang telah disusun bersama dua Wamenkeu sebelumnya, yaitu Suahasil dan Thomas.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa struktur pimpinan Kementerian Keuangan tetap sama, dengan kombinasi antara "old and new".

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menkeu di era Presiden Joko Widodo, dan kini kembali menjadi bendahara negara di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa meskipun struktur kepemimpinan Kementerian Keuangan tidak berubah, target APBN yang harus dicapai semakin besar. Ia optimistis dengan dukungan tiga Wamenkeu, target tersebut dapat tercapai.

"Tidak ada yang berubah, kecuali targetnya semakin tinggi," ujar Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, dikutip Rabu (23/10/2024).

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2025 meningkat menjadi Rp3.005,1 triliun dari Rp2.996,9 triliun dalam RAPBN 2025.

Dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga, Sri Mulyani menyatakan bahwa dengan adanya perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru, restrukturisasi perlu dilakukan terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi Kementerian/Lembaga yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengajak seluruh K/L untuk bekerja keras agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan, sambil tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.

Adanya nomenklatur baru tentang Kemenkeu yang langsung dibawah Presiden dan Sri Mulyani dibantu oleh 3 wamen, nampaknya disambut baik oleh pengusaha.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap kehadiran tiga Wakil Menteri Keuangan di pemerintahan baru.

Kehadiran para Wamenkeu ini diharapkan dapat membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mengelola ekonomi negara di Kabinet Merah Putih.

Anindya mengakui bahwa tugas sebagai bendahara negara sangat berat. Oleh karena itu, keberadaan tiga Wamenkeu dianggap akan sangat membantu Sri Mulyani, khususnya dalam aspek politik.

"Tiga Wamenkeu ini memiliki kekuatan politik untuk melaksanakan tugas-tugas yang selama ini diemban oleh menteri. Jika dilakukan oleh dirjen, efeknya mungkin bisa berbeda," ujar Anindya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Anindya menyambut baik Kabinet Prabowo-Gibran yang terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri. Ia menilai bahwa nama-nama yang mengisi kabinet, termasuk tiga Wakil Menteri Keuangan, memberikan optimisme.

"Memang jumlah menteri, termasuk Wamen, cukup banyak. Tapi yang penting adalah apakah kabinet ini akan menghasilkan nilai tambah yang lebih baik atau tidak. Kami merasa optimis dengan personil yang terpilih," ungkap Anindya.

Pelaku Perbankan Optimis

Selain Kadin, pelaku perbankan juga menganggap komposisi Kemenkeu yang saat ini dianggap sangat positif. 

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja, meyakini bahwa Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan sangat mendukung sektor perbankan.

"Artinya, pemerintahan baru akan men-support perbankan, yakin dan haqqul yaqin," kata Jahja dalam konferensi pers Kinerja Bank BCA Kuartal III-2024, Rabu (23/10/2024).

Optimisme itu muncul, lantaran Menteri Keuangan kembali isi oleh Sri Mulyani Indrawati yang dinilai memiliki integritas yang tinggi dalam mengelola keuangan negara.

Selain itu, Menteri Keuangan di era kabinet Presiden Prabowo juga dibantu oleh tiga Wakil Menteri Keuangan, diantaranya Suahasil Nazara yang sebelumnya pernah menjadi Wamenkeu.

Kemudian, ada Anggito Abimanyu yang memiliki pengalaman di bidang keuangan yang cukup lama, dan terakhir ada Thomas Djiwandono, yang diyakini mampu mengelola perenomian utamanya di sektor keuangan perbankan.

"Dari segi menteri, terutama bidang keuangan, itu dipertahankan misalnya Ibu Sri Mulyani, disitu ada wamennya Pak Suahasil yang memang sudah menjadi wamen, kemudian ada Pak Anggito yang juga orang Departemen Keuangan yang cukup lama, Mas Tommy dengan yakin punya kemampuan untuk mengelola dari segi perekonomian," ujarnya.

Penambahan jumlah Wamenkeu, pasar tampaknya cukup menyambut positif posisi Menkeu yang kembali dijabat Sri Mulyani.

Pengamat Pasar Modal, Wahyu Laksono menilai, penunjukan Sri Mulyani sebagai bendahara negara cukup memberikan kepastian mengenai kebijakan ekonomi ke depannya.

"Setelah kepastian, siapapun itu, pasar akan baik-baik saja. Apalagi ternyata Sri Mulyani lagi yang masuk kabinet. Makin better karena sudah dikenal dan dipercaya. Next big thing is action policy. Dan ini bertahap dan perlu waktu sesuai tantangan dan dinamika domestik dan global," kata Wahyu kepada Liputan6.com, Rabu (23/10/2024).

Kabinet Merah-Putih sendiri diumumkan pada 20 Oktober 2024, malam hari. Sementara pelantikan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024.

Saat itu, IHSG ditutup naik 0,16 persen ke posisi 7.772,596. IHSG memang berada pada tren positif bahkan sejak beberapa hari sebelumnya, saat sejumlah calon menteri, termasuk Sri Mulyani, diundang oleh Prabowo ke Kartanegara pada 15 Oktober 2024.

Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai kabinet Prabowo-Gibran memiliki pondasi yang relatif kuat.

Tim ekonomi saat ini yang kembali diisi oleh para profesional, sejalan dengan ekspektasi pasar. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran disebut tetap positif.

"Optimisme ini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing, mendorong portofolio aliran modal, dan berdampak positif terhadap pasar saham, obligasi pemerintah, dan Rupiah," ulas Rully dalam risetnya.

Pada kesempatan yang lain, Rully mengatakan bahwa memang kemungkinan menteri yang bertugas di sektor ekonomi akan dipilih sesuai dengan ekspektasi pasar. Menurut Rully, hal ini untuk menjaga kepercayaan pasar sehingga investasi di dalam negeri masih menarik dipertimbangkan.

Pekerjaan Rumah Para Wamenkeu

Sementara itu, banyaknya respon positif bukan berarti kinerja Sri Mulyani dan Wamennya akan berjalan mulus. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera.

Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan PR yang perlu diperhatikan wakil menteri keuangan era Prabowo dalam menjaga ketahanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tantangan itu adalah, dampak eksternal yang ditimbulkan dari fenomena geopolitik di Timur Tengah, Eropa, hingga Asia.

Adapun dampak dari pelemahan ekonomi Tiongkok yang belum menunjukkan pemulihan, ketika negara itu terus berupaya mendongkrak kinerja dengan serangkaian stimulus.

"Indeks dolar sendiri sudah mencapai ke 104. Permasalah geopolitik di Timur Tengah cukup luar biasa, di luar itu ekonomi Tiongkok bermasalah, di kuartal ketiga 2024 hanya tumbuh 4,6%. Artinya apa? walaupun Bank Sentral Tiongkok sudah mengeluarkan stimulus besar-besaran itu pun belum bisa mengangkat Produk Domestik Bruto di Kuartal keempat," paparnya.

Padahal, performa ekonomi Tiongkok cukup penting mengingat posisi negara itu sebagai penyumbang neraca perdagangan terbesar Indonesia.

Adapun tantangan di sisi internal, perekonomian Indonesia dihadapi dengan penurunan daya beli masyarakat, dalam hal ini sebagian besar pada masyarakat menengah.

Ibrahim melihat kembali kondisi penurunan kelas ekonomi dari menengah ke kelas bawah, karena minimnya ketersediaan lapangan kerja, serta PHK yang sangat besar.

"Kelas menengah mengalami permasalahan, perlu ada kajian-kajian lagi, terutama tenaga kerja dari investor lah, membantu untuk membuka lapangan kerja sehingga masyarakat bisa kembali bekerja," jelas dia.

"Smelter sebagian besar karyawan dari Tiongkok kan, tetapi dengan kondisi global saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup karena ekspor mereka terhalang oleh masalah geopolitik. Sehingga disini lah pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyak agar kelas menengah bisa kembali hadir kembali," imbuhnya.