Liputan6.com, Jakarta - Setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin, 21 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati langsung menggelar rapat perdana dengan tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.
Dikutip dari laman resmi instagramnya, Sri Mulyani menerima laporan lima tahunan yang sudah disusun bersama dua Wamenkeu sebelumnya, yaitu Suahasil dan Thomas.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyebut dalam komposisi struktur pimpinan Kementerian Keuangan tetap sama, bahkan ia menyebut 'old and new'. Lantaran, ia sebelumnya ditunjuk menjadi Menkeu di era Presiden Joko Widodo dan sekarang kembali menjadi bendahara negara di era Presiden Prabowo Subianto.
Menkeu menegaskan kembali tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan Kementerian Keuangan, melainkan target APBN yang harus dikumpulkan semakin besar. Ia pun optimistis dengan dibantu 3 Wamenkeu, target tersebut bisa tercapai.
"Tidak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi,” kata Sri Mulyani di akun instagram @smindrawati dikutip Rabu, (23/10/2024).
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp3.005,1 dari Rp2.996,9 triliun pada RAPBN 2025. Adapun dalam Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga, Sri Mulyani, mengatakan dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025.
Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat. Oleh sebab itu, ia mengajak agar semua K/L berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.
Misi Prabowo Pilih 3 Wakil Menteri Keuangan: Kejar Penerimaan Negara Jumbo
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memilih tiga Wakil Menteri Keuangan. Salah satu tugasnya adalah melakukan optimalisasi penerimaan negara.
Tiga nama yang menjadi calon Wakil Menteri Keuangan yakni, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Dua di antaranya kini menjabat sebagai Wamenkeu, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Periode 2005-2007 Anggito Abimanyu mengungkap tugas yang diberikan oleh Prabowo Subianto.
"Begini, jadi kami ini 3 in 1 ya, trio bertugas untuk membantu kelancaran tugas dari menteri keuangan," ujar Anggito usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
Salah satu yang dimintanya adalah optimalisasi penerimaan negara. Bahkan, diharapkan penerimaan negara bisa setara dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Kamboja.
"Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satu diantaranya adalah optimalisasi penerimaan negara," kata dia.
"Jadi yang penting adalah dalam waktu yang segera, kita harus punya program strategis untuk bisa meningkatkan penerimaan negara yang setara dengan beberapa negara lain, bahkan beliau menyebutkan tadi Kamboja, 18 persen," ia menambahkan.
Anggito bilang, para wakil menteri keuangannantinya diminta meracik kebijakan dan strategi untuk mencapai target tersebut.
"Kita diminta untuk melakukan segala upaya strategi dan tata cara maupun kebijakan untuk mencapai itu semua," tegasnya.
Sri Mulyani Dibantu 3 Wakil Menteri Keuangan
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih 3 calon wakil menteri keuangan. Nantinya, ketiganya akan mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Advertisement
Tugas Penting
Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono usai bertemu dengan Prabowo. Dia tidak sendiri, ada Wamenkeu Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu yang kabarnya didapuk pada posisi yang sama.
"Ya beliau memberikan kita tugas sebetulnya tugas yang sangat penting, sangat sebenarnya sangat tanggung jawab yang besar," ujar Thomas, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).
Dia mengatakan, ketiganya diminta membantu kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani sebelumnya juga sudah dipanggil Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024.
"Kami disuruh membantu ibu Menkeu dalam hal ini ibu Sri Mulyani, kami bertiga adalah trio dari Wamen, 3 in 1 dan tugas-tugas itu akan kita kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas.
Pada kesempatan yang sama, Suahasil Nazara mengungkap pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para Wamenkeu pilihannya.
"Kita akan menjaga keuangan negara di Kementerian Keuangan, mendorong pembangunan kita, menciptakan investasi dan mendukung sektor-sektor untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya," bebernya.
Prabowo Subianto Minta Sri Mulyani Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Prabowo disebut meminta Sri Mulyani kembali menjadi Bendahara Negara.
Sri Mulyani menjadi menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil Prabowo. Ada topik spesifik yang dibahas keduanya dalam pertemuan di rumah pribadi Prabowo Subianto.
Usai pertemuan, Sri Mulyani mengungkap permintaan Prabowo untuk dia menjadi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan periode 2024-2029.
"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat itu menjadi tekanan beliau jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau," ujar Sri Mulyani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).
"Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," sambungnya.
Dia mengaku telah sering berdiskusi dengan Prabowo. Bahqsannya seputar penggunaan uang negara, termasuk rencana anggaran untuk tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Jadi kami selalu konsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," bebernya.
Sri Mulyani mengungkap arahan Prabowo kedepannya. Misalnya dalam pengelolaan penerimaan negara, baik pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), hingga belanja negara.
"Belanja negara untuk Kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," jelasnya.
Advertisement
