Liputan6.com, Jakarta - Konglomerat Chairul Tanjung menyoroti sejumlah tugas yang perlu difokuskan oleh Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, khususnya bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama tiga wakil menteri keuangan. Terkait alokasi anggaran dan pertumbuhan ekonomi di sisa akhir tahun ini dan awal 2025 mendatang.
Pria yang kini didapuk sebagai Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia 2024-2029 ini lantas menceritakan pengalamannya sebagai Menko Perekonomian, di masa akhir kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014.
Advertisement
Pada masa transisi, ia menyebut anggaran sisa untuk kabinet baru di akhir tahun pastinya sudah banyak diserap oleh pemerintahan sebelumnya.
"Anggaran juga jadi isu. Saya pernah di pemerintahan. Saya tahu persis bahwa anggaran untuk tahun ini, menteri-menteri yang sudah tidak menjabat pasti sudah ngabisin anggarannya semua untuk tahun ini," kata Chairul Tanjung di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan. Pasalnya, Prabowo telah menetapkan 22 kementerian baru dari total 48 kementerian yang ada.
Adapun Dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 telah mengalokasikan Rp 631,8 triliun sebagai porsi belanja-belanja lain dalam komponen belanja pemerintah pusat tahun depan. "Dan ini sampai dengan Maret ke depan masih perlu alokasi-alokasi baru, dan DIPA baru turun," sambung Chairul.
Sehingga, ia meminta publik jangan terlalu banyak berharap bahwa belanja pemerintah bakal mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun depan.
"Itu berarti sampai bulan Maret kita tidak bisa berharap growth pertumbuhan ekonomi dari pemerintah. Berarti dunia usaha yang kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan itu," imbuhnya.
Meski begitu, Chairul Tanjung tetap menaruh asa pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Semisal untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Tentu kita optimis lah. Kita kasih waktu teman-teman untuk bekerja dulu. Kita beri masukan yang baik-baik agar mereka bisa bekerja, agar nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik," pungkas dia.
Muncul Kementerian Baru, Sri Mulyani: Perlu Restrukturisasi Anggaran K/L 2024-2025
Setelah dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ketiga menjadi Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga, dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden RI ke-8.
"Memulai agenda pagi ini dengan menghadiri rapat strategis bersama K/L dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden @prabowo dan Wakil Presiden @gibran_rakabuming," kata Sri Mulyani dikutip dari media sosial instagram pribadinya, Rabu (23/10/2024).
Menurut Sri Mulyani, dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.
Advertisement
Program Harus Segera Jalan
Menkeu Sri Mulyani mengajak agar semua K/L berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.
"Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. @kemenkeuri bersama @bappenasri, dan @kemenpanrb akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari K/L ini juga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien," ujar dia.
Menkeu Sri Mulyani pun mengajak semua pihak di Pemerintahan agar memulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.
