Liputan6.com, Jakarta Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menyoroti jumlah kementerian yang banyak dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan ke depan dalam menjaga koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih.
Advertisement
Tercatat, total ada 48 kementerian, dengan tujuh di antaranya adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.
Faisal mencatat bahwa banyak kementerian baru yang dibentuk di kabinet Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga agar koordinasi antar-kementerian tetap solid.
"Yang tidak kalah penting adalah masalah koordinasi, karena antar-kementerian dalam kabinet harus solid. Apalagi ini kabinet yang 'gemuk', dengan banyak sekali posisi-posisi baru dan nomenklatur baru, baik itu pemecahan dari kementerian yang lama maupun kementerian yang baru," kata Faisal kepada Liputan6.com, Kamis (24/10/2024).
Bisa Jadi Tantangan
Menurutnya, jumlah kementerian yang besar justru bisa menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, menyelesaikan permasalahan ekonomi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus melibatkan lintas kementerian.
"Artinya, harus ada kerja cepat, kemampuan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian lainnya menjadi tantangan. Sebab, permasalahan ekonomi tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu kementerian, tetapi harus lintas kementerian," ujarnya.
Selain itu, Faisal juga menyoroti bahwa beberapa nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih terlihat mirip, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja.
"Masalah koordinasi dan kejelasan fungsi antara satu kementerian dengan yang lain menjadi permasalahan yang harus diatasi. Diperlukan sinergi dan kerja sama yang baik, karena ini akan menjadi tantangan besar bagi kabinet baru," pungkas Faisal.
Momen Prabowo Minta Izin ‘Ngopi’ di Sidang Kabinet Paripurna Perdana
Ada momen menarik di akhir pengarahan Presiden Prabowo Subianto saat sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta. Sidang ini turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setelah, memberi pengarahan kepada seluruh menterinya, Prabowo mempersilakan awak media yang meliput untuk ke luar. Sebab, akan memasuki sesi tertutup.
"Saya kira sementara itu mungkin media bisa di sana kembali ke tempat dulu karena ini mungkin ada petunjuk-petunjuk yang lebih rinci," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (23/10/2024).
Sembari menunggu jurnalis keluar, mantan Menteri Pertahanan ini meminta izin untuk menyeruput kopi terlebih dahulu.
"Saya kasih kesempatan untuk para media mengambil tempat, saya minta izin minum kopi dulu," ujar Prabowo langsung disambut tawa.
Dalam sejumlah pidatonya, Prabowo meminta menterinya untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan Indonesia. Dia ingin para pembantunya handal mengelola kekayaan negara.
"Dan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita," kata Prabowo.
Dengan menjaga kekayaan Indonesia, Prabowo menuturkan, negara bisa memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya.
"Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik kekayaan negara kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita, kita bisa membayar segala keperluan negara modern," ucapnya.
Advertisement
