Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan.
Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik Jampidsus menemukan alat bukti yang cukup melalui penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para pihak antara lain hakim inisial ED, M dan HH serta pengacara inisial LR.
Advertisement
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap, Kejagung akan berani mengungkap siapa dalang di balik penyuapan hakim tersebut.
"Saya yakin Kejagung berani dan mampu mengungkap dalang di balik kasus penyuapan hakim tersebut. Dan nanti motif dari si pelaku juga harus diungkap ke publik. Apa tujuan dan kepentingan dia menyuap hakim hingga miliaran rupiah? Apakah untuk meloloskan suatu kasus? Karena seperti yang kita tahu, ketiga hakim ini kan yang membuat putusan tidak masuk akal di kasus Ronald Tannur. Jadi patut diduga arahnya ke sana," kata dia dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
Politikus NasDem ini mengungkapkan, dalam kasus ini bisa jadi pelajaran bagi Komisi Yudisial (KY) meningkatkan kinerjanya, terutama dalam aspek pengawasan terhadap hakim.
"Saya juga berharap KY bisa meningkatkan kinerja dan memperketat pengawasan terhadap para hakim. Karena ini ironi bagi sistem peradilan kita, di dalam Pengadilan Negeri yang sama, ada 3 hakim yang diduga disuap sekaligus. Masa semudah itu hukum dan keadilan kita dibeli? Jadi tolong KY harus pantau kinerja para hakim dengan lebih baik lagi," jelas dia.
"Saya sangat khawatir ada kasus-kasus lainnya yang seperti ini, namun tidak ter-expose. Kasihan masyarakat yang mengalami," sambungnya.
Sahroni juga memberi peringatan kepada para hakim, untuk selalu menjaga integritas dan hati nurani dalam menjalankan tugasnya.
"Dan untuk para hakim, saya minta tetap jaga integritas, profesionalitas, dan hati nurani. Amanah jabatan hakim itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat, jangan pernah coba main-main," pungkasnya.
MA Sebut Penangkapan 3 Hakim PN Surabaya Hasil OTT, Tak Perlu Izin Ketua
Mahkamah Agung (MA) menyatakan perlu adanya izin Ketua MA untuk menangkap para hakim nakal yang terlibat tindak pidana. Namun, menjadi pengecualian apabila terjaring operasi tangkap tangan (OTT) seperti hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang vonis bebas Ronald Tannur.
“Kecuali dalam hal tertangkap tangan tidak perlu izin. Kecuali ketangkap tangan. Jadi kalau ketangkap tangan nggak perlu izin,” tutur tutur Juru Bicara MA Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
“Yang memerlukan izin Ketua MA itu kalau tidak tertangkap tangan. Seperti itu, jadi tidak perlu izin,” sambungnya.
Yanto menyebut, ketiga hakim PN Surabaya itu kini diberhentikan sementara dari jabatannya. Sejauh ini, MA belum mendapatkan informasi kalan agenda sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk para tersangka dugaan suap putusan Ronald Tannur itu.
“Belum ada (informasi). Kalau sudah menyangkut perkara, sudah ditetapkan tersangka, ya ini MKH kode etik ya, kalau kasus ini sudah penegakan hukum. Tentu nanti pembuktiannya ya di penegakan hukum. Seperti kasus yang sudah berjalan dulu, kasusnya Pak Drajat dan juga pembuktiannya di penegakan hukum. Begitu berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan langsung diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat,” ungkapnya.
Advertisement
Kejagung Tetapkan 4 Orang Tersangka
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan bebas Gregorius Ronald Tannur yang terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan.
Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik Jampidsus menemukan alat bukti yang cukup melalui penggeledahan dan pemeriksaan terhadap para pihak antara lain hakim inisial ED, M dan HH serta pengacara inisial LR.
"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersebut maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2024 Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan tiga orang tersangka atas nama ED, HH, M dan satu orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak bidang korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar kepada wartawan, Rabu (23/10/2024).
Qohar mengatakan, tiga hakim selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf C juncto Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20/2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHAP. Mereka kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.
Sedangkan, pengacara inisial LR diduga melanggar Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal 6 ayat 1 huruf A juncto pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHAP. Atas hal ini, LR dijebloskan ke ruang tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim.
"Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan," ucap dia.
