Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia mengumumkan inisiatif baru yang berfokus pada investasi dalam pembiayaan dan bisnis di sektor agrikultur. Lembaga pemberi pinjaman internasional tersebut akan menggelontarkan USD 9 miliar atau sekitar Rp 140,2 triliun per tahun mulai 2030.
"Kami telah memeriksa tantangan dari setiap sudut, tentang bagaimana meningkatkan produksi pangan, meningkatkan produktivitas, dan menyelesaikan masalah seputar kelangkaan air, pupuk, infrastruktur, dan pembiayaan," kata Presiden Bank Dunia, Ajay Banga dalam sebuah acara di pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional/Kelompok Bank Dunia, dikutip dari US News, Kamis (24/10/2024).
Advertisement
"Kami menggabungkan cara kerja baru dengan tingkat investasi baru," ungkapnya.
Pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington itu juga mengatakan bahwa sejumlah perubahan baru-baru ini dalam lanskap agribisnis bersama dengan reformasi di Bank Dunia sendiri akan memungkinkan peningkatan pendanaan yang dialokasikan untuk pertanian.
Salah satunya adalah memanfaatkan lebih banyak sumber daya keuangan iklim, dengan sektor tersebut, yang semakin rentan terhadap risiko dan penyumbang emisi yang signifikan. Bank Dunia mencatat, pihaknya saat ini hanya menerima 4% dari keuangan iklim secara global.
Banga menambahkan, dengan meningkatkan penggunaan alat-alat pengurangan risiko seperti jaminan kredit, fasilitas kerugian pertama, dan instrumen asuransi, pinjaman menjadi lebih aman dan lebih layak secara komersial serta menarik lebih banyak modal swasta.
Sementara itu, kemajuan dalam digitalisasi juga mempermudah penggabungan usaha pertanian dan menghubungkannya dengan pembeli dan penyedia layanan keuangan.
Dapat Pinjaman Rp 1,8 Triliun dari Bank Dunia, Menhub Minta Medan Benahi Transportasi
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta kota Medan untuk berbenah trasportasi perkotaan. Mengingat, ada dana pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun untuk Medan dan Bandung.
Menhub Budi bilang, dana itu bisa digunakan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur transportasi publik di dua kota tersebut.
"Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana,” kata Menhub Budi, di Medan, mengutip keterangan resmi, Sabtu (29/6/2024).
Menhub mengatakan, khusus di Kota Medan, dukungan dana Bank Dunia tersebut akan digunakan untuk pembangunan depo yakni tempat pemberhentian akhir bus.
Advertisement
Bus Rapid Transit (BRT)
Dana itu juga akan digunakan untuk perbaikan koridor Bus Rapid Transit (BRT) kota Medan seperti pembangunan pedestrian dan halte.
"Dana Rp 1,8 triliun bukan untuk depo saja, depo hanya Rp 300 miliar. Perbaikan dilakukan untuk satu koridor BRT Medan yang panjangnya hampir 10 kilometer, di mana di situ ada pedestrian, halte yang ikonik, aman, dan sebagainya. Singkat kata, bisa dikatakan bahwa ini jadi suatu percontohan," ujar Menhub.
Budi Karya mengatakan, depo yang akan dibangun akan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Hal tersebut sejalan dengan rencana pengambilalihan BRT dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Medan pada 17 Agustus 2024 dan konversi BRT menjadi kendaraan berbasis listrik.
Dia turut mengundang pelaku ushaa untuk ikut kerja sama dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di Terminal Amplas, Medan. “Bisa membangun hotel, kantor, rumah sakit, supaya lahan yang dimiliki negara melalui Kemenhub begitu produktif,” ujar Menhub.
